Pimpin Apel Perdana 2026, Gubernur Nawipa Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi ASN Indisipliner

NABIRE, Papuadaily – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan komitmennya untuk memperkuat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan menerapkan pengawasan dan penegakan aturan yang lebih ketat sepanjang tahun 2026.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan awal tahun 2026 yang berlangsung di kawasan eks Bandara Lama Nabire, Senin (5/1/2026).

Dalam arahannya, Meki Nawipa menekankan bahwa disiplin kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, pencapaian kinerja, hingga pengelolaan anggaran menjadi aspek yang tidak dapat ditawar lagi oleh seluruh ASN.

Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab utama sebagai pelayan masyarakat sehingga dituntut bekerja secara profesional, produktif, dan berorientasi pada hasil.

“Tahun 2026 kita kerja penuh, kerja maksimal. Tidak ada lagi kompromi soal disiplin,” tegas Meki Nawipa di hadapan ratusan ASN yang mengikuti apel gabungan.

Gubernur menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menerapkan sanksi secara bertahap terhadap pegawai yang terbukti melanggar disiplin. Sanksi tersebut mulai dari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, pemerintah daerah akan memperkuat sistem pengawasan terhadap tingkat kehadiran dan capaian kinerja ASN. Penegakan disiplin tersebut, kata dia, akan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua Tengah bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Meki menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa apel gabungan awal tahun tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk melakukan refleksi, evaluasi, serta konsolidasi kinerja seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, evaluasi yang dilakukan di awal tahun menjadi landasan untuk memperbaiki berbagai kekurangan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Papua Tengah.

“Apel ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperkuat komitmen dalam bekerja, meningkatkan disiplin, dan memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Melalui penegakan disiplin yang lebih tegas, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap kualitas birokrasi dan pelayanan publik dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua Tengah.