NABIRE, Papuadaily – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Distrik Kapiraya, wilayah perbatasan Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai. Gubernur memerintahkan tim harmonisasi yang telah dibentuk oleh tiga pemerintah kabupaten segera turun ke lapangan guna membangun dialog dan merintis proses perdamaian di tengah masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Meki Nawipa saat memimpin rapat koordinasi bersama Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, dan Bupati Mimika Johannes Rettob yang mengikuti pertemuan secara daring. Rapat juga dihadiri Plt Kepala Badan Kesbangpol Papua Tengah Albertus Adii, Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah Yehuda Gobai, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobai, serta dipandu Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah dr. Silwanus Sumule.
Meki menegaskan, tim harmonisasi dari ketiga kabupaten harus segera bertemu di Timika sebelum diberangkatkan bersama menuju Kapiraya untuk berdialog langsung dengan masyarakat yang terlibat konflik.
“Ketiga bupati sudah membentuk tim harmonisasi. Hari Senin seluruh tim harus bertemu di Timika, kemudian bersama-sama menuju Kapiraya untuk bertemu masyarakat dan membangun komunikasi perdamaian,” kata Meki Nawipa.
Menurutnya, kehadiran tim secara bersama-sama penting untuk menunjukkan soliditas pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Mimika menjadi tuan rumah pertemuan awal dan mengoordinasikan seluruh persiapan keberangkatan tim harmonisasi.
“Bupati Mimika akan mengeluarkan undangan rapat di Timika. Setelah itu tim dari Mimika, Deiyai, dan Dogiyai berangkat bersama ke Kapiraya untuk bertemu masyarakat,” ujarnya.
Fokus pada Dialog dan Rekonsiliasi
Gubernur menjelaskan, setelah tim melakukan pertemuan dengan masyarakat dari kedua belah pihak, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menyiapkan tahapan rekonsiliasi guna membangun perdamaian yang berkelanjutan.
Untuk mendukung mobilitas tim ke daerah yang cukup sulit dijangkau tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga akan memfasilitasi akses transportasi, termasuk penerbangan menuju Kapiraya.
“Terkait akses penerbangan ke Kapiraya, nanti Sekda Provinsi akan mengeluarkan surat yang diperlukan agar proses perjalanan tim berjalan lancar,” katanya.
Penyelesaian Berbasis Tapal Batas Adat
Dalam rapat tersebut, Meki menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus berangkat dari kesepakatan masyarakat adat mengenai batas-batas wilayah ulayat.
Menurutnya, penetapan tapal batas adat menjadi fondasi utama sebelum proses perdamaian dan penyelesaian hak-hak masyarakat dilakukan.
“Apapun ceritanya, harus ditetapkan dulu tapal batas adat. Itu yang menjadi dasar untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh,” tegasnya.
Gubernur juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai yang telah membentuk tim harmonisasi sebagai upaya awal meredakan ketegangan.
“Ini menunjukkan bahwa langkah menuju perdamaian sudah mulai terlihat. Karena itu tim harmonisasi harus bergerak bersama dan dilepas secara resmi oleh ketiga bupati,” ujarnya.
Libatkan Tokoh Adat yang Memiliki Keterkaitan Langsung
Meki mengingatkan agar proses mediasi hanya melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah Kapiraya. Ia meminta seluruh pihak menghindari keterlibatan pihak luar yang tidak memahami sejarah maupun batas-batas adat setempat.
“Pastikan yang dilibatkan adalah masyarakat asli yang memiliki hubungan langsung dengan wilayah perbatasan. Jangan melibatkan orang yang bukan berasal dari Kapiraya karena mereka tidak memahami tapal batas adat yang sebenarnya,” katanya.
Ia juga meminta semua pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan konflik untuk bersikap netral dan memberikan ruang bagi masyarakat adat menyelesaikan persoalan mereka melalui musyawarah.
“Pemerintah dan tim harmonisasi hanya berperan sebagai mediator. Yang menentukan adalah masyarakat sendiri melalui kesepakatan mengenai tapal batas adat. Setelah itu baru dilakukan rekonsiliasi, penyelesaian hak-hak ulayat, dan deklarasi perdamaian,” kata Meki.
Gubernur berharap langkah harmonisasi yang dimulai pekan depan dapat menjadi titik awal penyelesaian konflik secara damai serta memperkuat persatuan masyarakat di wilayah perbatasan Mimika, Deiyai, dan Dogiyai.
