Timika, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten Mimika mulai mendorong pengelolaan data pemerintahan yang lebih terintegrasi melalui peluncuran aplikasi Mimika Integrasi Satu Data (MAITUA).
Aplikasi ini diharapkan menjadi pusat integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis data.
Peluncuran MAITUA dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Forum Satu Data Kabupaten Mimika Tahun 2026, yang berlangsung salah satu hotel di Timika, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Mimika, Yohana Paliling, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba, serta narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika.
Turut hadir pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Mimika dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Yohana menegaskan bahwa data memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan keberhasilan pembangunan daerah. Di tengah transformasi digital, pemerintah membutuhkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses sesuai ketentuan.
Menurutnya, kehadiran MAITUA menjadi salah satu langkah strategis untuk mengintegrasikan data yang selama ini dikelola masing-masing perangkat daerah.
“Aplikasi MAITUA ini diharapkan menjadi sarana mendukung integrasi data antarperangkat daerah, mengurangi perbedaan data, meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi, serta menyediakan data berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Ia mengingatkan, keberhasilan penerapan Satu Data tidak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi atau teknologi. Dibutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah untuk memastikan data yang dikumpulkan dan disampaikan benar-benar berkualitas.
Ia meminta setiap OPD menyampaikan data secara tepat waktu, melakukan pemutakhiran secara berkala, serta memastikan informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak boleh lagi bekerja secara terpisah-pisah. Kita harus membangun pemerintahan yang terintegrasi, saling mendukung, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut Forum Satu Data memiliki peran penting dalam menyamakan persepsi dan membangun kesepakatan terkait pengelolaan data di lingkungan pemerintahan.
Melalui forum tersebut, perangkat daerah diharapkan dapat menyepakati data prioritas, menerapkan standar data dan metadata, memperkuat interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan data induk sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
Ia juga meminta Diskominfo Mimika sebagai Wali Data untuk terus memperkuat koordinasi, memberikan pendampingan teknis, serta melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dan integrasi data.
Sementara itu, BPS Kabupaten Mimika selaku pembina data statistik diharapkan terus mendorong peningkatan kualitas statistik sektoral yang dihasilkan perangkat daerah.
Ia menekankan, data yang dikelola pemerintah tidak boleh berhenti sebagai dokumen administrasi maupun kumpulan angka, tetapi harus dimanfaatkan untuk menentukan prioritas pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mengevaluasi kinerja pemerintah.
“Data yang kita hasilkan bukan sekadar kumpulan angka atau dokumen administrasi, tetapi harus benar-benar menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan publik, evaluasi kinerja pemerintah, serta menjawab kebutuhan masyarakat Mimika,” tandasnya.
Melalui peluncuran MAITUA dan pelaksanaan Forum Satu Data 2026, Pemkab Mimika berharap terbangun tata kelola data yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Seluruh perangkat daerah juga diharapkan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan langkah konkret sehingga pemanfaatan data dapat memberikan dampak bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
