Timika, Papuadaily – Ketersediaan beras di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dipastikan masih dalam kondisi aman. Perum Bulog Kantor Cabang Timika saat ini menguasai stok beras sekitar 1.750 ton di gudang, ditambah 2.350 ton yang masih dalam proses pengiriman dari Sulawesi dan Jawa Timur.
Di tengah ketersediaan tersebut, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Timika juga menunjukkan peningkatan.
Jika sebelumnya rata-rata penyaluran hanya sekitar 100 ton per bulan, dalam satu tahun terakhir jumlahnya meningkat menjadi 200 hingga 250 ton per bulan.
Peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap beras SPHP, terutama karena beras tersebut menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan beras dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Mimika, Dedy Wahyudi, mengatakan hingga 5 November 2026, realisasi penyaluran beras SPHP tercatat sekitar 1.900 ton. Penyaluran dilakukan melalui sekitar 70 outlet mitra Bulog yang tersebar di wilayah Timika, mulai dari pasar tradisional hingga ritel modern seperti Ramayana.
“Di tahun-tahun sebelumnya itu memang rata-rata kurang lebih 100 ton per bulan. Sekarang kita bisa sampai 200 sampai 250 ton per bulan. Itu kurang lebih di satu tahun terakhir ini,” ujarnya saat memberikan keterangan, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, peningkatan penyaluran SPHP tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat serta kondisi pasokan beras dari luar daerah. Sebab, Mimika bukan merupakan daerah surplus beras sehingga kebutuhan pangan masih bergantung pada pasokan dari Sulawesi dan Jawa Timur.
Pengiriman beras dari luar daerah juga membutuhkan waktu dan biaya distribusi yang tidak sedikit. Untuk pasokan dari Sulawesi, misalnya, pengiriman harus melalui Ambon dan Fakfak dengan waktu perjalanan paling cepat sekitar lima hari.
Kondisi tersebut turut memengaruhi harga beras yang beredar di pasaran.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, Bulog memastikan penjualan beras SPHP tetap mengikuti ketentuan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Harga pembelian mitra di gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp11.600 per kilogram, sedangkan harga jual kepada masyarakat maksimal Rp13.500 per kilogram atau Rp67.500 untuk kemasan 5 kilogram,” pungkasnya.
Ia juga terus memperluas sosialisasi dan melakukan pengawasan terhadap mitra penjualan agar distribusi berjalan sesuai ketentuan.
Awasi 70 Mitra, Sudah Sidak 28 Outlet
Di tengah meningkatnya penyaluran SPHP, Bulog Timika juga memperketat pengawasan terhadap mitra penjualan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam distribusi maupun penjualan beras SPHP.
Dari sekitar 60 hingga 70 mitra yang terdata, Bulog telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap 28 mitra sejak 30 Oktober 2026. Pemeriksaan tersebut masih terus berjalan dan ditargetkan selesai pada November ini.
Pengawasan dilakukan mulai dari proses pengambilan beras di gudang hingga penjualan di tingkat pedagang.
Desy juga memperhatikan kondisi wilayah dan tingkat kebutuhan masyarakat untuk memastikan apakah jumlah penjualan suatu outlet masih tergolong wajar atau justru menunjukkan adanya kejanggalan.
Hingga pemeriksaan yang dilakukan sejauh ini, Bulog mengaku belum menemukan pelanggaran dari mitra yang diperiksa.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh mitra agar tidak membuka kembali kemasan beras SPHP untuk dijual secara eceran atau mengubahnya menjadi beras jenis lain.
“Kalau dilakukan lagi, mungkin kita lakukan tidak bisa melakukan order. Tapi kalau yang namanya dibuka kembali, terus dijadikan beras bukan SPHP, itu sudah pasti hukum pidana,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi peredaran beras SPHP. Apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam penjualan maupun distribusi, masyarakat diharapkan segera menyampaikan laporan kepada Bulog.
Stok dan Harga Menjelang Natal
Selain beras, Bulog Timika saat ini juga menguasai sekitar 3.000 liter minyak goreng dan 30 ton gula pasir.
Dedy masih menunggu tambahan pasokan minyak goreng Minyakita dari kantor pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru, Bulog akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan.
Dukungan komoditas beras, minyak goreng, dan gula juga akan disiapkan dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang biasanya digelar di sejumlah lokasi, seperti kawasan Eme Neme Yauware, Timika Timur, dan Iwaka.
Terkait harga beras SPHP, Bulog menjelaskan bahwa penetapannya merupakan kewenangan pemerintah melalui Bapanas berdasarkan pembagian tiga zona. Kabupaten Mimika masuk dalam Zona 3.
Dengan stok yang tersedia dan tambahan pasokan yang masih dalam perjalanan, Bulog berharap kebutuhan beras masyarakat Mimika tetap terpenuhi.
Di sisi lain, pengawasan distribusi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat agar program SPHP benar-benar memberikan manfaat bagi konsumen.