Timika, Papuadaily – Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika tidak boleh lagi didasarkan pada pertimbangan politik maupun kedekatan pribadi. Penempatan dan promosi jabatan harus mengacu pada kompetensi, potensi, serta kinerja pegawai melalui penerapan manajemen talenta.
Penegasan tersebut disampaikan Johannes saat menjawab pertanyaan salah satu ASN mengenai anggapan bahwa penentuan jabatan di lingkungan pemerintahan masih dipengaruhi kekuasaan politik.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta ASN Kabupaten Mimika yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) di Aula BPKAD Mimika, Rabu (11/11/2026).
Johannes mengungkapkan, saat ini terdapat 13 jabatan pimpinan tinggi pratama yang belum diisi pejabat definitif. Dari total 37 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Mimika, satu jabatan masih diisi penjabat (Pj), sedangkan 12 lainnya dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Salah satu jabatan yang masih kosong adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika.
Ia berharap pengisian jabatan definitif, khususnya jabatan pimpinan tinggi pratama, dapat dilaksanakan tahun ini. Pasalnya, kondisi tersebut membuat sejumlah pejabat harus merangkap tugas.
“Namun, saya tegaskan kepada para Plt agar tidak langsung beranggapan bahwa mereka otomatis akan diangkat menjadi pejabat definitif,” tegasnya.
Menurut Johannes, pengisian jabatan nantinya akan mempertimbangkan hasil pemetaan talenta ASN. Dengan demikian, pejabat yang saat ini menduduki posisi Plt belum tentu akan tetap menempati jabatan tersebut apabila hasil penilaian tidak memenuhi kriteria.
Pemkab Mimika, kata dia, telah memiliki pemetaan ASN mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas hingga pejabat pelaksana.
Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar untuk melihat potensi promosi dan kesesuaian pegawai dengan jabatan yang tersedia.
Ia bahkan mencontohkan, promosi jabatan dapat dilakukan secara berjenjang, mulai dari pejabat pelaksana ke jabatan pengawas, administrator hingga jabatan pimpinan tinggi pratama, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Johannes juga menepis anggapan bahwa perbedaan pilihan politik pada masa sebelumnya menjadi penghalang bagi ASN untuk memperoleh kesempatan menduduki jabatan.
Ia mengakui terdapat pejabat yang sebelumnya memiliki perbedaan pandangan politik dengannya. Namun, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan mereka dalam penempatan jabatan.
“Saya komitmen. Untuk melaksanakan sistem ini, tidak boleh ada lagi pertimbangan politik dalam penempatan jabatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin membangun sistem penempatan ASN yang lebih objektif. Karena itu, penentuan pejabat tidak boleh hanya berdasarkan kedekatan atau permintaan pribadi.
Johannes juga menyinggung kebiasaan sebagian pegawai yang datang membawa surat keputusan (SK) Bupati dan meminta untuk ditempatkan pada jabatan tertentu. Padahal, menurutnya, permintaan tersebut belum tentu didukung kapasitas dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
“Karena itu, kita menggunakan manajemen talenta agar proses penilaian lebih objektif,” katanya.
Keputusan akhir penempatan pejabat nantinya akan dibahas bersama Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dengan mempertimbangkan hasil pemetaan talenta masing-masing ASN.
Profiling dan Kinerja Jadi Dasar Penilaian
Lebih lanjut, Johannes menjelaskan bahwa penilaian manajemen talenta tidak sekadar menggunakan angka atau kategori tertentu. Hasil penilaian tersebut mencerminkan potensi dan kinerja setiap ASN.
Potensi pegawai dilihat melalui hasil profiling yang telah diikuti masing-masing ASN. Karena itu, ia meminta seluruh pegawai mengikuti proses tersebut secara serius dan tidak menganggapnya sekadar formalitas.
Menurutnya, pengisian profiling secara asal-asalan justru dapat membuat hasil penilaian tidak menggambarkan kemampuan sebenarnya.
Selain potensi, kinerja juga menjadi aspek penting dalam pemetaan talenta. Untuk itu, seluruh ASN diminta aktif memperbarui data kepegawaian melalui akun MyASN.
Data yang perlu diperbarui meliputi penghargaan, SK, riwayat jabatan, kenaikan pangkat, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perjalanan karier pegawai.
Johannes mengaku masih menemukan pegawai yang belum memperbarui data, termasuk SK kenaikan pangkat dan riwayat jabatan yang pernah diduduki.
Ia juga mengungkapkan, sebelumnya terdapat 10 kepala dinas definitif yang memperoleh nilai di bawah kategori kotak 7. Setelah dilakukan komunikasi dan diminta memperbaiki pengembangan diri serta pembaruan data, satu orang di antaranya telah mengalami peningkatan.
Dengan demikian, masih terdapat sembilan kepala dinas yang diminta segera memperbaiki nilai dan meningkatkan kompetensinya.
Sosialisasi Dilanjutkan ke Seluruh OPD
Untuk memastikan penerapan manajemen talenta berjalan optimal, Johannes meminta BKPSDA menyiapkan surat edaran sekaligus melanjutkan sosialisasi secara bertahap ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia juga membuka peluang agar kegiatan sosialisasi tersebut dapat dimasukkan dalam anggaran masing-masing OPD pada 2027, sehingga pemahaman ASN mengenai sistem penilaian dan pengembangan talenta semakin merata.
Johannes menekankan bahwa manajemen talenta bukan program yang hanya berlaku selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong. Sistem tersebut harus tetap berjalan meskipun nantinya terjadi pergantian kepemimpinan daerah.
“Ketika sistem ini sudah diterapkan, siapa pun yang nantinya menjadi Bupati Mimika harus mengikuti mekanisme yang sama,” tegasnya.
Ia berharap penerapan manajemen talenta dapat menjadi fondasi pengelolaan ASN yang berkelanjutan, sehingga promosi, mutasi, dan pengisian jabatan benar-benar mempertimbangkan kemampuan serta kinerja pegawai, bukan kepentingan politik maupun kedekatan dengan pemimpin.
