Timika, Papuadaily – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengamankan lima warga negara asing (WNA) asal China di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, karena diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal selama berada di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Sabtu (14/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Papua, Samuel Toba, didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Thomas Aries Munandar, bersama jajaran.
Samuel menjelaskan, kelima WNA tersebut diamankan dalam kegiatan pengawasan keimigrasian di dua lokasi berbeda di Kabupaten Nabire. Dua orang ditemukan di sebuah rumah, sedangkan tiga lainnya berada di Hotel Karya Papua.
Kelima WNA tersebut masing-masing berinisial QZ, DZ, HW, BS, dan LJ.
Pengawasan bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah tersebut. Saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan para WNA dengan izin tinggal yang dimiliki.
Petugas kemudian meminta paspor masing-masing WNA untuk kepentingan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
Pada 9 November 2026, kelima WNA tersebut diminta datang ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika untuk menjalani pemeriksaan. Pendalaman dilakukan guna memastikan maksud dan tujuan kedatangan, keberadaan, serta aktivitas mereka selama berada di Indonesia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima WNA tersebut diduga melanggar Pasal 75 huruf a juncto Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, pihak Imigrasi akan mengambil tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan setelah proses pendalaman lebih lanjut selesai dilakukan.
Selain penanganan kasus tersebut, Samuel juga menjelaskan upaya pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah kerja Imigrasi, termasuk Kabupaten Mimika.
Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui sistem atau aplikasi keimigrasian yang memungkinkan petugas memantau data orang asing yang telah melaporkan keberadaan dan mengurus izin tinggal di Indonesia.
“Melalui sistem tersebut, kami dapat melakukan pengecekan berapa orang asing yang berada di wilayah kerja kami. Orang asing yang sudah melapor untuk memperoleh perizinan keimigrasian dapat kami pantau melalui aplikasi,” jelasnya.
Namun, pengawasan tidak hanya mengandalkan sistem. Informasi dari masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membantu Imigrasi mengetahui keberadaan maupun aktivitas orang asing di lapangan.
Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat dan media untuk aktif menyampaikan informasi apabila menemukan keberadaan WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.
Pengawasan tersebut juga diperkuat melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), yang melibatkan sejumlah instansi, di antaranya pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA), kejaksaan, serta instansi terkait lainnya.
Melalui TIMPORA, setiap instansi dapat saling bertukar informasi dan berkoordinasi dalam memantau keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah masing-masing.
“Kami sangat membutuhkan informasi dari masyarakat untuk membantu memantau keberadaan dan kegiatan orang asing. Mari kita sama-sama melakukan pengawasan. Jika ada orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, silakan sampaikan informasi kepada Imigrasi agar bisa ditindaklanjuti,” tegas Samuel.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap orang asing merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dukungan masyarakat dan koordinasi lintas instansi, diharapkan potensi pelanggaran keimigrasian dapat diketahui lebih awal dan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
