Timika, Papuadaily – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Deks Papua mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menarik anggota TNI-Polri yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum dan hak masyarakat adat di wilayah pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Desakan itu menyusul dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota TNI dan Polri dalam perusakan tanda sasi adat berupa Salib Hitam di Dusun Dopalok, Kampung Nakias, Distrik Nguti, Merauke, pada Sabtu (21/11/2026).
Dalam siaran pers bernomor 002/YLBHI-DP/XI/2026 tertanggal 21 November 2026, YLBHI Deks Papua menyebut tindakan tersebut bukan kali pertama terjadi. Organisasi bantuan hukum itu mencatat serangkaian dugaan perusakan, pembakaran, dan ancaman terhadap masyarakat adat pemilik wilayah sejak Januari 2026.
YLBHI Deks Papua menyebut sejumlah anggota dari Batalion Teritorial Pembangunan 861/Maleo Kamur, Brimob, Kopassus, dan Polsek Okaba diduga terlibat dalam tindakan tersebut bersama kelompok masyarakat yang mendukung pembangunan.
Dugaan keterlibatan aparat itu dinilai serius karena pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut masih dalam proses hukum di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado.
Menurut YLBHI Deks Papua, proses banding dibuktikan dengan diterimanya memori banding dari lima masyarakat adat Malind pada 2 Oktober 2026. Memori banding dari Bupati Merauke selaku tergugat dan Kementerian Pertahanan sebagai turut tergugat intervensi kemudian diajukan pada 19 Oktober 2026.
Karena itu, organisasi tersebut menilai tindakan perusakan tanda sasi adat di tengah proses hukum yang masih berjalan berpotensi memperburuk konflik antara masyarakat adat dan pihak-pihak yang mendukung pembangunan.
Catat Enam Dugaan Pelanggaran
YLBHI Deks Papua mencatat sedikitnya enam peristiwa dugaan pelanggaran terhadap masyarakat adat di wilayah tersebut.
Peristiwa itu meliputi pembakaran rumah milik pemilik tanah adat pada 26 Januari 2026, perusakan tanda sasi adat pada Maret 2026, pembakaran dan perusakan sasi adat pada 31 Oktober 2026, perusakan kembali pada 4 November 2026, dugaan ancaman terhadap pemilik tanah adat pada 7 November 2026, serta perusakan tanda sasi adat pada 21 November 2026.
Atas sejumlah kejadian tersebut, pihak masyarakat adat telah melaporkan beberapa kasus ke Polres Merauke. Laporan pembakaran rumah disampaikan pada 14 Februari 2026. Sementara laporan perusakan dan pembakaran sasi adat pada 31 Oktober serta perusakan pada 4 November 2026 tercatat dalam STPLP Nomor STPLP/646/XI/2026/Reskrim tertanggal 9 November 2026.
Namun, YLBHI Deks Papua menyatakan hingga siaran pers diterbitkan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kondisi itu dinilai menunjukkan belum terpenuhinya hak masyarakat adat sebagai korban untuk memperoleh keadilan. Mereka mendesak kepolisian segera menindaklanjuti laporan dan mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa membedakan latar belakang maupun institusinya.
Minta Proyek Jalan Dihentikan
Selain mendesak penarikan aparat, YLBHI Deks Papua meminta Presiden memerintahkan Menteri Pertahanan menghentikan sementara pembangunan jalan 135 kilometer tersebut sampai proses hukum di PTTUN Manado memperoleh kepastian.
Mereka juga meminta Panglima TNI memerintahkan Pangdam XVII/Cenderawasih atau Pangdam yang berwenang di wilayah tersebut untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang diduga terlibat. Sementara Kapolri diminta memerintahkan Kapolda Papua dan Kapolres Merauke mengusut dugaan keterlibatan anggota Brimob dan Polsek Okaba.
YLBHI Deks Papua turut meminta Komnas HAM RI dan Komnas HAM Perwakilan Papua mengawal proses penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan hak masyarakat adat.
Di tingkat daerah, Gubernur Papua Selatan bersama DPR Papua Selatan dan MRP Papua Selatan didesak membentuk panitia khusus untuk menangani konflik sosial yang bersumber dari persoalan sumber daya alam.
Menurut YLBHI Deks Papua, keterlibatan aparat dalam konflik kepentingan pembangunan berpotensi menempatkan institusi keamanan bukan sebagai pelindung masyarakat, melainkan pihak yang justru memperuncing perselisihan.
Mereka juga menyoroti dugaan keterlibatan aparat dalam mendukung kepentingan bisnis pembangunan jalan tersebut. YLBHI Deks Papua menilai dugaan itu perlu diperiksa karena aparat negara harus menjaga netralitas dan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pihak tertentu.
YLBHI Deks Papua menegaskan negara harus menjamin perlindungan hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Persoalan ini menjadi sorotan karena dugaan perusakan sasi adat kembali terjadi bertepatan dengan peringatan 25 tahun Otonomi Khusus Papua pada 21 November 2026.
Bagi YLBHI Deks Papua, pembangunan tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan hak masyarakat adat, terlebih ketika sengketa hukumnya masih berlangsung di pengadilan.







