Timika, Papuadaily – Ratusan masyarakat mengikuti aksi demo damai yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (15/8/2026).
Massa aksi bergerak dari tiga titik, yakni kawasan Gorong-Gorong, Bundaran Lapangan Timika Indah, dan Bundaran SP2. Ketiga kelompok massa kemudian berkumpul di halaman Gedung DPRK Mimika.
Setibanya di lokasi, massa melakukan gerakan khas sambil berlari mengelilingi lapangan di depan Gedung DPRK Mimika.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk berisi pesan dan tuntutan. Di antaranya bertuliskan “Save Our Souls: Selamatkan Jiwa-Jiwa Kami”, “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”, serta “REFERENDUM.”
Sejumlah peserta aksi juga terlihat memikul salib berukuran besar berwarna merah. Ini merupakan simbol rohani dan tanda larangan adat sebagai bentuk perlawanan atas penindasan.
Aksi tersebut menjadi ruang bagi massa KNPB untuk menyampaikan aspirasi terkait situasi Papua. Sejumlah perwakilan masyarakat dari berbagai suku, tokoh agama, dan organisasi turut menyampaikan pandangan mereka dalam aksi tersebut.
Koordinator KNPB, Yanto, mengatakan aksi pada 15 Agustus tersebut mengangkat tema “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan.” Menurutnya, tema itu merupakan bentuk keprihatinan KNPB terhadap situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua.
“Kami akan sampaikan terus kepada dunia bahkan Indonesia bahwa situasi Papua hari ini dalam kondisi darurat militer dan kemanusiaan,” kata Yanto.
Yanto juga menyinggung 15 Agustus 1962 sebagai momentum New York Agreement. KNPB, kata dia, memandang perjanjian tersebut ilegal karena tidak melibatkan orang Papua.
“Kami orang Papua menganggap itu sebagai perjanjian ilegal yang dilakukan tanpa melibatkan orang Papua. Yaitu Amerika, Belanda dan Indonesia, tanpa melibatkan orang Papua sebagai pemilik tanah, pemilik bangsa yaitu Papua,” ujarnya.
Di tengah situasi konflik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Papua, Yanto menyerukan penyelesaian secara damai. Ia meminta tidak ada lagi korban jiwa akibat konflik bersenjata.
“Kami mengharapkan harus ada damai di atas tanah ini. Jangan lagi ada korban jiwa,” katanya.
Yanto meminta TPNPB dan TNI-Polri tidak terus mengedepankan aksi saling serang, tetapi mencari solusi untuk mengakhiri konflik.
“Kami minta kepada TPNPB dan TNI Polri mencari solusi. Bukan saja saling serang atau baku perang, tidak, tapi mencari solusi damai,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya melindungi masyarakat sipil dalam situasi konflik. Menurut Yanto, masyarakat Papua maupun non-Papua tidak boleh menjadi korban.
“Tidak mengorbankan orang Papua sebagai pemilik tanah, tidak mengorbankan orang non-Papua,” katanya.
Yanto meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Papua.
“Solusi itu harus, negara cari solusi untuk menyelesaikan situasi yang hari ini sedang terjadi di Papua,” tegasnya.
Selain persoalan konflik, Yanto turut menyinggung isu rasisme terhadap orang Papua. Ia meminta pemerintah Indonesia menghargai masyarakat Papua sebagai pemilik tanah.
“Jika negara Indonesia menganggap orang Papua adalah pemilik tanah ini, menghargai kami sebagai pemilik tanah,” ujarnya.
