Timika, Papuadaily – Dampak El Nino mulai dirasakan petani di Kabupaten Mimika, terutama terhadap produksi komoditas hortikultura seperti cabai yang menjadi salah satu penyumbang inflasi akibat berkurangnya pasokan di pasar.
Dinas Pertanian Kabupaten Mimika telah menyiapkan langkah antisipasi dengan membangun sejumlah sumur bor melalui program Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam (JIAT) untuk membantu kelompok tani menghadapi kondisi kekeringan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mimika, Haris Sudharmono mengatakan kebutuhan air menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi petani ketika kondisi cuaca semakin kering.
“Yang sangat dibutuhkan saat ini adalah sayur-mayur, terutama cabai. Itu juga yang membuat inflasi. Kita tahu tanaman membutuhkan air. Namun, masih bisa diatasi oleh petani yang memiliki sumur-sumur gali di sekitar area pertanian,” kata Haris, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kekeringan, termasuk berkoordinasi dengan dinas terkait serta mengoptimalkan peran penyuluh pertanian di lapangan.
“Langkah-langkahnya adalah koordinasi dengan dinas lainnya. Penyuluh pertanian di lapangan juga harus memberikan arahan kepada petani,” ujarnya.
Selain itu, Dinas Pertanian Mimika akan membangun JIAT di sejumlah sentra pertanian yang memiliki tingkat kekeringan tinggi. Pembangunan tersebut direncanakan mulai dilakukan tahun ini melalui bidang sarana dan prasarana.
Ia menyebutkan, terdapat sekitar 12 titik yang direncanakan untuk pembangunan sumur bor tersebut. Lokasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan sentra-sentra pertanian, termasuk kawasan persawahan dan daerah pengembangan cabai.
“Rencananya kalau saya tidak salah sekitar 12 titik di sentra-sentra pertanian. Di sawah juga kita berikan, kemudian khususnya di daerah pengembangan cabai yang menjadi salah satu penyumbang inflasi,” jelasnya.
Sumur yang dibangun merupakan sumur bor yang dilengkapi instalasi perpipaan. Pembangunan dilakukan pada kelompok-kelompok tani dan tidak diperuntukkan bagi petani secara pribadi.
“Semua dibangun di kelompok, tidak di pribadi-pribadi. Aturannya memang harus kelompok tani,” katanya.
Ia menjelaskan, penetapan kelompok penerima dilakukan melalui proses verifikasi berjenjang. Data kelompok tani terlebih dahulu diverifikasi di tingkat provinsi sebelum diteruskan ke pemerintah pusat melalui aplikasi yang digunakan untuk pendataan bantuan pertanian.
“Data kelompok tani itu adalah petani yang sudah terdata di pusat. Tidak boleh satu orang berada di tiga kelompok. Begitu juga kelompoknya, sehingga tidak ada tumpang tindih,” jelasnya.
Di sisi lain, dampak kekeringan terhadap produksi cabai mulai terlihat. Penurunan produksi menyebabkan pasokan berkurang dan turut mendorong kenaikan harga di pasar.
“Terjadi penurunan produksi dan terjadi inflasi. Dengan sendirinya barang akan berkurang di pasar, sementara biaya produksi juga tinggi,” katanya.
Ia menyebut harga cabai lokal di pasar Mimika saat ini telah tembus sekitar Rp125 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram.
Selain faktor produksi lokal, harga sejumlah komoditas di Mimika juga dipengaruhi biaya distribusi. Menurutnya, pasokan dari luar daerah dapat mengalami kenaikan harga karena biaya angkutan dan distribusi.
Untuk mengendalikan harga, Dinas Pertanian bersama tim pengendalian inflasi daerah beberapa kali melakukan inspeksi ke pasar.
“Kami sudah beberapa kali sidak ke pasar bersama tim pengendalian inflasi. Kami sampaikan agar ketika kapal Pelni masuk, barang-barang dibawa masuk semua, karena kalau tidak, harganya bisa dua kali lipat,” ujarnya.
Haris juga mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan pangan, termasuk cabai, sebagai salah satu upaya menjaga ketersediaan pangan rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.