NABIRE, Papuadaily – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menutup pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (30/4/2026).
Penutupan kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan pemerintah pusat, para bupati se-Papua Tengah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai unsur masyarakat sipil.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Silwanus Sumule, ditegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting dalam memastikan arah pembangunan Papua Tengah berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Musrenbang bukan hanya agenda tahunan, tetapi menjadi wadah bersama dalam menentukan arah pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan daerah,” demikian disampaikan dalam sambutan Gubernur.
Selama tiga hari pelaksanaan, Musrenbang menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, mulai dari identifikasi berbagai persoalan pembangunan, penyusunan prioritas program, hingga perumusan arah kebijakan pembangunan Papua Tengah tahun 2027.
Tema pembangunan Papua Tengah tahun 2027, yakni “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah”, menjadi komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal, kearifan budaya, serta potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berkontribusi melalui gagasan, masukan, dan pemikiran dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Hasil Musrenbang selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan secara terpadu.
Pembangunan Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat
Dalam arahannya, Gubernur Papua Tengah menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus berorientasi pada hasil nyata, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Setiap program yang dirancang, kata dia, harus mampu memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan Dana Otonomi Khusus juga menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah. Dana tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP), melalui sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyadari masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus diselesaikan, seperti tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, belum meratanya akses layanan dasar, serta kendala konektivitas antarwilayah.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan berkeadilan.
Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga setiap kebijakan yang telah disusun tidak berhenti sebatas dokumen administratif.
“Yang kita bangun bukan sekadar program pemerintah, tetapi masa depan Papua Tengah dan generasi yang akan datang,” demikian pesan Gubernur dalam sambutannya.
Dengan berakhirnya Musrenbang Otsus dan RKPD Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap seluruh hasil kesepakatan dapat diterapkan secara konsisten dan menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang maju, mandiri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
