NABIRE, Papuadaily – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai forum strategis untuk menyusun arah pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (28/4/2026), dibuka langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH dan akan berlangsung selama tiga hari hingga Kamis (30/4/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur Meki tidak hanya memaparkan capaian pembangunan dan kondisi makro daerah, tetapi juga menekankan pentingnya filosofi “Back to Nature” atau kembali ke alam sebagai dasar dalam merancang kebijakan pembangunan Papua Tengah.
Menurut Meki, pembangunan harus berjalan seiring dengan karakteristik wilayah dan kekayaan alam Papua Tengah. Pemerintah daerah, kata dia, harus mampu memanfaatkan potensi lokal tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
“Kita harus jujur melihat kondisi kita hari ini dari capaian indikator makro Provinsi Papua Tengah Tahun 2025,” ujar Meki.
Ia menyampaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Tengah pada 2025 berada di angka 60,64, meningkat 0,39 poin atau 0,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam periode 2023–2025, IPM Papua Tengah mengalami kenaikan total 1,20 poin dengan rata-rata pertumbuhan sekitar satu persen per tahun.
Peningkatan tersebut terutama terlihat pada dimensi standar hidup layak dan pengetahuan.
Namun, Meki mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan besar yang harus segera dijawab bersama. Berdasarkan indikator makro 2025, pertumbuhan ekonomi Papua Tengah tercatat minus 6,01 persen, tingkat kemiskinan mencapai 29,45 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,62 persen, serta rasio gini berada di angka 0,34.
Dari kondisi tersebut, menurutnya, masih terdapat pekerjaan besar dalam mengatasi kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, minimnya infrastruktur, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta konektivitas antarwilayah.
“Ini bukan untuk kita keluhkan, tetapi untuk kita jawab bersama,” tegasnya.
Dorong Kemandirian Pangan Berbasis Lokal
Dalam Musrenbang tersebut, Gubernur Meki juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan ekonomi lokal melalui kemandirian pangan.
Ia mendorong pemerintah kabupaten agar kembali mengembangkan pangan lokal Papua seperti ubi, keladi, sagu, serta sektor peternakan dan perikanan.
“Saya berharap Provinsi Papua Tengah membuat penguatan ekonomi lokal. Jadi para bupati kita atur supaya tanam ubi, tanam keladi, tanam sagu, ternak babi, yang lokal punya kita lakukan,” katanya.
Meki juga meminta agar regulasi yang telah dibuat dapat segera diimplementasikan dengan mendorong konsumsi pangan lokal dalam kehidupan masyarakat.
“Kita wajib makan ubi, wajib makan keladi, wajib makan ikan bakar, wajib makan makanan lokal,” ujarnya.
Menurutnya, konsep pembangunan ke depan harus kembali pada prinsip dasar dengan memanfaatkan kekuatan alam dan budaya masyarakat Papua.
“Sekarang kita back to nature, back to basic,” katanya.
Pembangunan Harus Selaras dengan Alam
Meki menjelaskan filosofi Back to Nature menjadi bagian dari visi pembangunan Papua Tengah Emas yang mengedepankan nilai keadilan, daya saing, martabat, keharmonisan, kemajuan, dan keberlanjutan.
“Kita harus belajar dari alam. Alam memberi, alam juga meminta untuk dijaga. Pembangunan yang kita lakukan harus berkelanjutan agar generasi mendatang juga bisa menikmati manfaatnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pembangunan ekonomi tidak dilakukan dengan mengorbankan lingkungan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Pendidikan Gratis dan Penguatan SDM
Pada sektor pendidikan, Gubernur Meki menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama kemajuan Papua Tengah.
Ia mengapresiasi capaian IPM yang terus meningkat dan mendorong para bupati untuk lebih serius mengalokasikan dana Otsus bagi sektor pendidikan.
Meki meminta pemerintah kabupaten ikut membangun program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai salah satu strategi meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak asli Papua.
“Orang akan hebat kalau orang sekolah dan orang itu pintar. Sekarang kita buat SSH. Di Puncak saja kita anggarkan Rp20 miliar untuk satu sekolah. Bupati-bupati ambil satu sekolah lagi, jadi Gubernur bantu satu, Bupati bantu satu SSH,” katanya.
Menurutnya, dana Otsus harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat kualitas pendidikan Orang Asli Papua (OAP).
Papua Tengah Tidak Boleh Bergantung pada Freeport
Dalam kesempatan itu, Meki Nawipa juga menyinggung soal ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan.
Ia menegaskan pembangunan Papua Tengah tidak boleh hanya bergantung pada satu sektor maupun pihak luar, termasuk perusahaan tambang besar.
“Saya tidak pusing dengan Freeport. Itu kewajiban mereka untuk membantu daerah. Kita orang Papua jangan sampai meminta-minta seperti pengemis,” ujarnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi Papua Tengah yang tercatat minus 6,01 persen, Meki meminta masyarakat memahami data secara menyeluruh.
Ia menjelaskan, sektor tambang memiliki kontribusi besar terhadap struktur ekonomi daerah sehingga gangguan operasional di sektor tersebut berdampak terhadap angka pertumbuhan ekonomi.
“70 persen pertumbuhan ekonomi kita datang dari sektor tambang. Dengan masalah di Tembagapura, itu membuat kita minus 6 persen. Tetapi sektor lain tetap bertumbuh sekitar 2 persen,” katanya.
Perbaikan Data OAP dan Pengentasan Kemiskinan
Selain pembangunan ekonomi, Meki juga menekankan pentingnya pembenahan data Orang Asli Papua (OAP) secara akurat.
Ia meminta seluruh bupati memasukkan program pendataan OAP berbasis by name by address dalam RKPD masing-masing.
“Orang asli Papua jumlahnya sedikit. Kalau kita bisa bereskan datanya, kemiskinan akan turun karena kebijakan yang dibuat bisa langsung tepat sasaran,” katanya.
Untuk mengatasi pengangguran, Pemprov Papua Tengah juga menjalankan program pengiriman ratusan anak daerah ke sekolah kedinasan.
Meki menargetkan hingga 2030 Papua Tengah memiliki sekitar 1.800 hingga 2.000 aparatur sipil negara (ASN) asal daerah yang siap mengisi kebutuhan pemerintahan.
Sinkronisasi Dana Otsus dan Pesan Pembangunan
Gubernur juga meminta seluruh bupati hadir dalam pertemuan di Kabupaten Mimika pada 11–12 Mei mendatang untuk membahas sinkronisasi pengelolaan dana Otsus dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperjuangkan agar penggunaan dana Otsus semakin sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Mulai sekarang catat apa yang daerah itu perlu. Kita sudah punya regulasi untuk mengatur dana Otsus sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” ujarnya.
Menutup arahannya, Meki mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar memanfaatkan kesempatan membangun Papua Tengah dengan sebaik-baiknya.
“Waktu Tuhan kasih kita kesempatan jangan sia-siakan, karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Apa yang kita kerjakan hari ini akan menjadi saksi dalam meletakkan pondasi pembangunan negeri ini ke depan,” katanya.
Melalui Musrenbang Otsus dan RKPD 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap seluruh pihak dapat memperkuat sinergi untuk mewujudkan pembangunan yang maju, sejahtera, inklusif, serta tetap menjaga keseimbangan dengan alam.
