TIMIKA, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten Mimika menyebut capaian pembangunan sektor kesehatan sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Penurunan prevalensi stunting, meningkatnya angka harapan hidup, hingga membaiknya mutu pelayanan kesehatan menjadi indikator.
Hal itu disampaikan Bupati Mimika Johannes Rettob dalam jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Mimika terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).
Bupati John menyampaikan angka harapan hidup masyarakat Mimika meningkat dari 73,00 pada 2024 menjadi 73,45 pada 2025. Menurut pemerintah daerah, capaian tersebut merupakan yang tertinggi di Provinsi Papua.
Di saat yang sama, prevalensi stunting juga mengalami penurunan dari 10,91 persen pada 2024 menjadi 9,87 persen pada 2025. Pemerintah juga melaporkan angka kematian neonatal sebesar 13,06 persen, angka kematian balita 18,06 persen, serta tujuh kasus kematian ibu hamil selama tahun 2025.
Selain itu, rasio tenaga kesehatan di Mimika tercatat mencapai satu tenaga kesehatan untuk setiap 316 penduduk. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan berada pada angka 87,62 persen.
“Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan memberikan gambaran bahwa akses, mutu, dan hasil pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.
Namun demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan dalam pemenuhan tenaga kesehatan profesi tertentu di luar bidan dan perawat.
Menanggapi masukan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pemkab Mimika juga menegaskan pelayanan kesehatan di wilayah pesisir dan pegunungan tetap menjadi prioritas. Pemerintah berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, pemenuhan alat kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
Selain itu, seluruh puskesmas didorong mengimplementasikan Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk memperkuat pelayanan promotif dan preventif, disertai pengawasan, monitoring, evaluasi berkelanjutan, serta peningkatan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.
Pemkab Mimika juga memberikan klarifikasi terkait target pelayanan malaria yang sempat dipertanyakan Fraksi Demokrat. Pemerintah menjelaskan bahwa target 2 juta layanan malaria bukan menggambarkan jumlah penduduk, melainkan merupakan akumulasi capaian layanan surveilans dan pelayanan malaria yang dilakukan sepanjang periode pelaporan.
Di sisi lain, pemerintah mengakui masih tingginya antrean pasien di Instalasi Rawat Darurat (IRD) rumah sakit. Menurut Johannes, kondisi tersebut banyak dipengaruhi oleh kedatangan pasien non-gawat darurat pada sore hingga malam hari setelah pelayanan poliklinik berakhir.
Sebagai solusi, pemerintah akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau puskesmas sesuai sistem rujukan sehingga beban pelayanan di rumah sakit dapat dikurangi.
Ke depan, Pemkab Mimika juga berkomitmen memperkuat konvergensi percepatan penurunan stunting melalui pemutakhiran data sasaran, standardisasi alat ukur, pembagian peran lintas organisasi perangkat daerah (OPD), penguatan layanan hingga tingkat kampung, serta percepatan pelaksanaan program yang belum terealisasi.
