Timika, Papuadaily – Hujan tidak menyurutkan langkah puluhan mahasiswa yang menggelar aksi di depan Kantor DPRK Mimika, Senin (31/8/2026).
Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa/i Mimika se-Indonesia itu datang membawa 27 tuntutan melalui aksi bertema “Usut Tuntas Pelanggaran HAM se-Tanah Papua.”
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, hadir menemui massa dan menyatakan DPRK terbuka terhadap aspirasi mahasiswa.
Menurut Primus, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kontrol terhadap pemerintah. Karena itu, ia menilai aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk hujatan, melainkan bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Ini adalah lembaga kalian. Apa yang kalian sampaikan adalah hal yang benar. Mahasiswa adalah kontrol pemerintah yang harus bisa mengontrol pemerintah. Kami tidak bisa berjalan sendiri,” kata Primus di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan, DPRK tidak dapat berjalan sendiri tanpa keterlibatan masyarakat, termasuk mahasiswa.
Primus juga mengapresiasi mahasiswa yang tetap bertahan menyampaikan aspirasi meski hujan turun.
“Kalau teman-teman mahasiswa percaya bahwa aspirasi yang ada ini penting, mari kita kawal sama-sama,” ujarnya.
Soroti Maraknya Pembunuhan
Dari sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa, persoalan keamanan menjadi salah satu perhatian serius Primus.
Ia menyoroti masih terjadinya pembunuhan di Kabupaten Mimika, termasuk kasus kekerasan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurut Primus, persoalan kekerasan tidak cukup hanya dilihat dari narasi bahwa masyarakat Papua menjadi korban kekerasan dari pihak luar. Ia justru mengingatkan bahwa kekerasan juga terjadi antarsesama masyarakat Papua.
“Hari ini kita Papua dengan Papua saling membunuh. Kita menyatakan bahwa orang dari luar membunuh kita. Tetapi hari ini secara tidak sadar kita juga saling membunuh,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Primus di tengah keresahan mahasiswa yang mempertanyakan kondisi keamanan di Mimika.
Ia menilai situasi tersebut harus segera dihentikan. Pemerintah bersama aparat keamanan diminta mengambil langkah nyata agar kasus serupa tidak terus berulang.
Primus bahkan menyatakan akan menggelar pembicaraan bersama sejumlah pihak untuk membahas persoalan keamanan di Mimika.
“Besok saya akan duduk bersama dengan bupati, Kapolres, Dandim, dan semua yang punya kepentingan di sini. Semua hal ini kita hentikan. Tidak boleh lagi terjadi hal-hal seperti ini,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan masih terjadinya pembunuhan meskipun pemerintah dan aparat keamanan memiliki sumber daya yang cukup besar.
“Sangat disayangkan pemerintah di kabupaten begitu banyak, aparat Polri atau keamanan yang begitu banyak, anggaran yang begitu besar, tapi kita masih melihat pembunuhan terjadi,” ujarnya.
DPRK Siap Kawal Aspirasi
Selain persoalan keamanan, 27 tuntutan mahasiswa mencakup persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, hak masyarakat adat, lingkungan, konflik hingga persoalan HAM.
Di antaranya mahasiswa meminta pendidikan gratis, memperhatikan pengangguran Orang Asli Papua (OAP), kejelasan upah buruh, perlindungan masyarakat adat, penghentian eksploitasi sumber daya alam, hingga penyelesaian berbagai konflik di Mimika.
Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan pendidikan masyarakat Papua.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Primus meminta agar komunikasi antara mahasiswa dan DPRK terus dibangun. Ia ingin aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti setelah aksi berakhir.
“Saya setia menunggu kalian. Kalau saya mau lari, saya tidak mungkin hadir di sini. Tetapi saya dengar mahasiswa mengadakan demo, saya datang,” katanya.
Bagi Primus, kehadiran mahasiswa di gedung DPRK merupakan bagian dari proses demokrasi dan kontrol terhadap pemerintah.
Ia pun menyatakan kesiapan untuk bersama-sama mengawal aspirasi yang telah disampaikan.
Aksi mahasiswa yang berlangsung di tengah hujan itu akhirnya tidak hanya menjadi ruang penyampaian 27 tuntutan, tetapi juga menjadi momentum bagi DPRK Mimika untuk merespons langsung keresahan mahasiswa, terutama terkait persoalan keamanan dan maraknya pembunuhan di daerah tersebut.
Kini, Primus menyatakan akan membawa persoalan keamanan itu ke meja pembahasan bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan.
“Tidak boleh lagi terjadi hal-hal seperti ini,” tegasnya.
