Timika, Papuadaily – Fraksi Partai Gerindra DPRK Mimika meminta Pemerintah Kabupaten Mimika mempercepat perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran agar rendahnya realisasi APBD 2025 tidak kembali terulang.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Elinus B. Mom, dalam Pendapat Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika, Kamis (30/7/2026).
Ia menerima penjelasan pemerintah terkait rendahnya serapan APBD yang dipengaruhi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa. Namun, pemerintah diminta melakukan evaluasi agar anggaran yang diserap benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia mengapresiasi penurunan angka stunting di Mimika. Meski demikian, pemerintah diminta terus memperkuat koordinasi antar-OPD, mempercepat realisasi anggaran, dan meningkatkan pelayanan hingga ke kampung-kampung.
Dalam pendapat akhirnya, ia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya mempercepat pembangunan jembatan di wilayah pegunungan dan pesisir, meningkatkan infrastruktur transportasi udara di daerah pedalaman, membangun dermaga serta melakukan normalisasi sungai di wilayah pesisir.
Ia juga mendorong peningkatan kuota pelatihan vokasi bagi Orang Asli Papua, khususnya Suku Amungme dan Kamoro, dari sekitar 500 menjadi sedikitnya 1.000 peserta setiap tahun.
Selain itu, ia meminta Dinas Tenaga Kerja memperkuat kerja sama dengan perusahaan dan kontraktor agar lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. Menurut fraksi, tingginya angka pengangguran yang mencapai sekitar 14 ribu orang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
