Timika, Papuadaily – Ketua DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mimika, Rafael Taorekeyau, menegaskan bahwa toleransi bukanlah nilai baru bagi masyarakat Papua.
Menurutnya, sikap saling menghargai perbedaan telah tumbuh dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Papua sejak dahulu.
Hal itu tercermin dalam berbagai tradisi dan filosofi kehidupan masyarakat Papua, salah satunya filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang mengajarkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, ras, dan agama.
“Orang Papua sudah terbiasa hidup dengan toleransi. Bagi kami, menjaga toleransi itu merupakan bagian dari kebudayaan. Siapa pun yang tinggal di Papua pasti mengenal filosofi Satu Tungku Tiga Batu,” ujar Rafael saat ditemui dalam rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika pada Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, nilai toleransi juga tercermin melalui tradisi bakar batu. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari kebudayaan, tetapi juga memiliki makna sosial sebagai sarana mempererat persaudaraan dan menyelesaikan persoalan secara adat.
“Budaya bakar batu itu menjadi salah satu cara penyelesaian konflik secara adat. Tujuannya untuk menciptakan rasa kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, masyarakat Papua juga memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Menurutnya, penyelesaian persoalan melalui pendekatan kekeluargaan masih menjadi salah satu cara yang sering ditempuh masyarakat.
Ia mencontohkan, dalam persoalan tertentu, masyarakat Papua kerap diarahkan untuk mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui pendekatan restorative justice.
“Orang Papua itu selalu mengedepankan ikatan persaudaraan. Kalau ada masalah, penyelesaiannya sering diarahkan secara kekeluargaan. Ini salah satu bukti bahwa masyarakat Papua sebenarnya sudah memiliki nilai-nilai toleransi yang kuat,” katanya.
Ia menilai, nilai tersebut telah mengakar karena diwariskan melalui kebiasaan dan kehidupan sosial masyarakat dari generasi ke generasi.
“Budaya itu artinya sudah berakar. Jadi, toleransi bukan sesuatu yang baru bagi orang Papua. Pada dasarnya, masyarakat Papua ingin hidup rukun dan tidak menyukai konflik,” tambahnya.
Terkait pelaksanaan KKT II di Mimika, Rafael menyampaikan apresiasi. Ia menilai konferensi tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Papua, khususnya Mimika, untuk memperkenalkan praktik toleransi yang selama ini telah hidup di tengah keberagaman masyarakat.
“Ini momentum yang sangat penting bagi kami orang Papua. Melalui konferensi ini, Mimika bisa menunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwa kehidupan masyarakat di Papua penuh dengan nilai toleransi,” ungkapnya.
Menanggapi adanya sejumlah pihak yang mempertanyakan urgensi pelaksanaan konferensi tersebut karena menilai masyarakat Papua selama ini sudah hidup dalam toleransi, ia mengatakan kegiatan itu tetap penting.
Menurutnya, toleransi tidak cukup hanya menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi juga perlu diperkuat melalui kebijakan dan program pemerintah.
“Kegiatan ini penting karena toleransi juga harus ditunjukkan melalui tata kelola pemerintahan. Pemerintah di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati harus memperlihatkan bahwa nilai-nilai toleransi benar-benar dijunjung tinggi dan dijaga,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan nilai toleransi diwujudkan dalam program kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tidak bisa hanya sekadar berbicara. Harus ada tindakan nyata yang ditunjukkan. Kita hidup dalam negara yang terstruktur dan tersistematis. Ada program-program pemerintah pusat yang turun ke provinsi hingga kabupaten dan harus diwujudkan serta diimplementasikan,” jelasnya.
Ia berharap, melalui KKT II, nilai toleransi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua dapat semakin diperkuat, sekaligus menjadi contoh dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman Indonesia.







