PAPUADAILY – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Anti-Militerisme dan Investasi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (11/5/2026). Mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan berbagai kasus dugaan kekerasan melibatkan aparat keamanan yang terus meningkat di Papua.
Aksi berlangsung dengan membawa spanduk, poster tuntutan, serta menyerukan penghentian pendekatan militer di Papua. Para demonstran menilai penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan di Papua belum berjalan maksimal dan cenderung berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
Massa aksi antaralain menyoroti insiden kekerasan yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Dogiyai pada Maret lalu. Peristiwa terbaru yang menimpa seorang pelajar bernama Nopison Tebay (17), siswa kelas XI IPS SMAN 2 Dogiyai, yang dilaporkan tewas ditembak polisi pada Minggu (10/5/2026) pagi.
Koordinator lapangan aksi, Oktowimelek Gobay, menilai kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat Papua terus terjadi tanpa penanganan serius dari pemerintah.
“TNI dan Polri adalah mereka yang menjaga rakyat itu sendiri tapi kenyataan di tanah Papua adalah pembunuh kawan-kawan!” kata Oktowimelek Gobay dalam orasinya, seperti dilansir Tempo.
Sementara itu, Veronica, dalam orasinya juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan keamanan pemerintah di Papua. Menurutnya, situasi di Papua saat ini menunjukkan peningkatan pengerahan aparat keamanan dalam jumlah besar.
“Rakyat Indonesia harus tahu bahwa saat ini pengiriman puluhan ribu pasukan keamanan ke Papua. Saat ini satu orang Papua dijaga oleh 10 orang tentara,” ujar Veronica.
Selain isu keamanan, demonstran turut menyoroti proyek-proyek pembangunan yang dikaitkan dengan Program Strategis Nasional (PSN). Mereka menilai kebijakan tersebut berdampak pada ruang hidup masyarakat adat di Papua.
“Jutaan hektar hutan masyarakat adat dirampas secara paksa oleh negara untuk kepentingan oligarki berkedok Program Strategis Nasional (PSN),” lanjut Veronica.
Massa aksi juga menuding pemerintah saat ini semakin represif terhadap kritik yang disuarakan aktivis dan kelompok masyarakat sipil.
“Rezim Prabowo-Gibran saat ini takut dan merasa terusik dengan suara-suara kritis aktivis makanya teror-teror dan serangan kembali digalakkan oleh militer,” katanya.
Menteri HAM: eskalasi meningkat
Menteri HAM Natalius Pigai dalam keterangan tertulis mengatakan, perlu upaya besar melalui keputusan politik tingkat tinggi, dan keterlibatan berbagai komponen bangsa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua.
Pernyataan Pigai menanggapi Komnas HAM yang mencatat adanya 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025, serta 26 kasus hingga April 2026.
Menurut Pigai, setiap peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua saat ini dengan cepat diketahui publik karena perkembangan teknologi informasi telah membuat arus informasi semakin terbuka dan sulit dibatasi. Katanya, kekerasan harus dicegah dan tidak boleh terjadi.
“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam lima peristiwa, yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura,” katanya.
Ia juga menyebut eskalasi kekerasan yang terus terjadi menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara biasa. Dia menegaskan Komnas HAM merupakan lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, serta pengumpulan data dan fakta terkait kondisi HAM.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” ujar Pigai.
