Timika, Papuadaily – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyoroti penurunan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dinilai tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Otsus Papua, Senin (11/5/2026).
Gubernur Nawipa mengatakan pemerintah pusat kerap menganggap Papua telah menerima anggaran besar sehingga semua persoalan pembangunan dianggap selesai. Padahal menurutnya, realitas di lapangan jauh berbeda.
“Di Jakarta selalu berpikir Papua sudah diberikan bantuan ratusan triliun. Tetapi faktanya di lapangan tidak sesederhana yang dibicarakan di media,” kata Meki.
Ia menilai banyak kebijakan pusat yang tidak sinkron dengan kondisi riil Papua. Bahkan, Papua disebut dipaksa membangun tanpa diberikan ruang yang cukup sesuai amanat undang-undang.
Menurutnya, Undang-Undang Otsus dengan tegas mengatur adanya alokasi tertentu dari APBN untuk Papua. Karena itu, pemotongan anggaran yang terus terjadi dinilai bertentangan dengan semangat Otsus itu sendiri.
Ia memaparkan bahwa Provinsi Papua mengalami penurunan dana sekitar Rp363,5 miliar pada periode 2025–2026. Sementara Papua Barat mengalami penurunan Rp175 miliar pada 2024–2025 dan kembali turun hingga Rp476 miliar pada 2025–2026.
“Ketika pembangunan tidak maksimal, orang Papua justru dianggap gagal dan Otsus disebut gagal. Padahal anggarannya terus dipotong,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kontribusi besar PT Freeport Indonesia terhadap negara. Menurutnya, pada tahun 2025 Freeport menyumbang sekitar Rp95 triliun kepada negara, namun Papua justru mengalami pemotongan anggaran yang besar.
“Kalau dikelola dengan baik, dana sebesar itu seharusnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat Papua,” katanya.
Selain soal anggaran, Meki juga menyoroti pembangunan di daerah otonomi baru (DOB) Papua yang dinilai lebih banyak berfokus pada pembangunan kantor pemerintahan dibanding kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang dibangun melalui APBN kebanyakan kantor gubernur, DPR, MRP, dan kantor pemerintahan lainnya. Sementara kebutuhan masyarakat jauh lebih besar,” ujarnya.
Ia turut menyinggung ketimpangan akses pendidikan tinggi di Papua yang masih terkonsentrasi di wilayah pesisir, sehingga pembangunan sumber daya manusia di wilayah pedalaman belum berjalan maksimal.
Di sisi lain, Meki menilai program-program nasional tidak bisa diterapkan secara seragam di Papua tanpa penyesuaian kondisi daerah. Salah satunya program MBG yang menurutnya belum tentu efektif jika diterapkan dengan pola yang sama seperti daerah lain.
“Papua membutuhkan desain program yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Harus ada kolaborasi dengan gereja, yayasan, dan komunitas lokal agar program benar-benar berjalan,” jelasnya.
Meki menegaskan bahwa persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena kompleksitas tantangan yang dihadapi sangat besar, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pengelolaan anggaran.
“Papua membutuhkan strategi pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan daerah, bukan sekadar pendekatan administratif,” tutupnya.
