Timika, Papuadaily – Aktivis mahasiswa di Mimika, Kobogau, menyampaikan pernyataan sikap berisi desakan kemanusiaan kepada Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait eskalasi konflik bersenjata yang terus terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan sejumlah wilayah di Papua Tengah.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima Papuadaily, Jumat (3/7/2026), Kobogau menilai konflik antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aparat TNI-Polri telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang semakin serius. Menurutnya, penyelesaian konflik seharusnya tidak hanya berorientasi pada pendekatan keamanan, tetapi juga mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil.
“Saya melihat ada ketimpangan dalam penegakan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini diabaikan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka konflik akan terus memakan korban dan masyarakat sipil menjadi pihak yang paling dirugikan,” kata Kobogau dalam pernyataannya.
Ia menilai apabila situasi tersebut terus diabaikan tanpa langkah penyelesaian yang komprehensif, konflik berpotensi semakin meluas dan menimbulkan korban jiwa dari berbagai pihak.
“Nilai kemanusiaan harus ditempatkan di atas kepentingan politik apa pun. Pemerintah perlu hadir untuk melindungi rakyat, bukan hanya mengedepankan pendekatan militeristik,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah peristiwa dilaporkan menimbulkan korban dari kalangan aparat keamanan, anggota TPNPB, maupun warga sipil.
Di sisi lain, TNI menyatakan operasi yang dilakukan merupakan bagian dari penegakan keamanan terhadap kelompok bersenjata yang diklaim melakukan berbagai aksi kekerasan di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, Kobogau menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah sebagai berikut:
Pertama, kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar mengambil kebijakan yang lebih bijaksana dalam menangani konflik Papua. Ia juga mengkritik arah kebijakan pemerintah pusat.
“Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bisa lebih bijak dan tidak terus menjadi budak Amerika,” katanya.
Kedua, kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, ia mendesak pembentukan tim tanggap cepat untuk menangani kondisi darurat akibat konflik bersenjata. Selain itu, ia meminta pemerintah provinsi mengevaluasi keberadaan pasukan non-organik dengan mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat sipil.
“Kehadiran militer non-organik hanya menambah penderitaan panjang rakyat di kabupaten Intan Jaya dan beberapa wilayah di Provinsi Papua Tengah, serta seluruh wilayah di bumi Papua,” ujarnya.
Ketiga, kepada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Kobogau meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah guna mengusulkan evaluasi terhadap keberadaan pasukan non-organik kepada pemerintah pusat.
Keempat, ia mengingatkan bahwa apabila pemerintah terus mengabaikan penderitaan masyarakat akibat konflik, dikhawatirkan akan muncul reaksi penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
“Jika Pemerintah mengabaikan tangisan dan derita rakyat ini terus-menerus, maka jangan salahkan bila rakyat memilih jalan melawan pemerintahan yang sah secara hukum (de jure) sebagai bentuk kemuakan kepada pemerintah yang mendukung penindasan (kolonialisme) terhadap rakyatnya sendiri,” ucap Kobogau.
Adapun desakan ini menyusul meningkatnya eskalasi konflik bersenjata antara TNI dan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang menelan korban jiwa dari kalangan aparat, TPNPB, dan warga sipil sepanjang akhir Juni hingga awal Juli 2026.
Insiden penembakan pada awal Juli 2026 menewaskan warga sipil bernama Okto Tigau di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, serta ibu hamil dan bayi yang dikandungnya bernama Merkiana Duwitau.
Aparat TNI melaporkan telah terjadi kontak tembak pada awal Juli 2026 yang menewaskan anggota OPM, Okto Tigau, yang diklaim terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di wilayah tersebut. Sumber lain dari warga setempat memastikan korban merupkan warga sipil.
Kelompok advokasi juga melaporkan adanya dugaan serangan drone granat di Kampung Danggoa (Distrik Agisiga) dan Kampung Balamai (Distrik Hitadipa) pada akhir Juni 2026 yang menyebabkan kerusakan permukiman dan korban luka.
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menyampaikan protes keras dan kemarahan di lokasi kejadian atas jatuhnya korban jiwa dari warga sipil. Ia mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi keberadaan pasukan non-organik di wilayahnya demi keadilan bagi masyarakat.
