Timika, Papuadaily – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa West Papua bersama Komite Pimpinan Kota Timika (FIM-WP KPK TIMIKA) menggelar aksi mimbar bebas bertajuk “Darurat Militer & Kemanusiaan” di Bundaran Tom Beanal (Petrosea), Kabupaten Mimika, Senin (6/7/2026).
Dalam aksi tersebut, para peserta membawa bendera, spanduk bertuliskan “Papua Darurat Militer”, serta sejumlah poster yang memuat berbagai tuntutan dan pandangan mereka terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua. Massa aksi juga secara bergantian menyampaikan orasi, salah satunya menyuarakan penolakan terhadap kehadiran militer di Papua.
Koordinator aksi, Don menyampaikan bahwa aksi tersebut bertujuan menyoroti persoalan yang mereka sebut sebagai darurat militer dan krisis kemanusiaan di Tanah Papua.
Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Intan Jaya. Massa aksi juga menyinggung sejumlah insiden yang terjadi di wilayah lain seperti Tiwamang, Puncak Jaya, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Sorong, Maybrat, dan Merauke.
Selain itu, ia juga menyoroti pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), pembangunan kawasan ekonomi khusus di Manokwari dan Sorong. Mereka berpendapat pemerintah lebih mengedepankan pendekatan militer dibandingkan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
“Kami meminta Presiden agar lebih bijaksana dalam menetapkan kebijakan sehingga arahan Presiden dapat dijalankan dengan baik oleh gubernur maupun bupati di daerah,” ujarnya.
Dom juga menyampaikan penilaian bahwa kebijakan pemerintah dinilai lebih berpihak pada kepentingan tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat.
Karena itu, mereka meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah mengevaluasi situasi keamanan di Papua, khususnya terkait keberadaan personel militer non-organik yang menurut mereka telah memengaruhi rasa aman masyarakat sipil.
Dalam pernyataannya, mereka menegaskan persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Intan Jaya, tetapi juga di Dogiyai, Puncak, Sorong, Maybrat, Merauke, Manokwari, dan sejumlah wilayah lain di Tanah Papua.
Ia menyatakan akan terus menggelar aksi penyampaian aspirasi apabila tuntutan mereka belum mendapat perhatian dari pemerintah.
“Bagi kami, ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk terus menyuarakan berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di atas Tanah Papua,” tutupnya.
