NABIRE, Papuadaily – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai menyiapkan Karadiri sebagai pusat pemerintahan provinsi seiring dengan rencana pembangunan sejumlah infrastruktur strategis pada 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) awal tahun 2026 di kawasan eks Bandara Lama, Nabire, Senin (5/1/2026).
Dalam arahannya, Meki Nawipa mengungkapkan bahwa pada tahun ini pemerintah provinsi akan memulai pembangunan tiga gedung utama pemerintahan, yakni Kantor Gubernur Papua Tengah, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.
Selain itu, fasilitas mess ASN yang telah dibangun akan dimanfaatkan untuk mendukung proses pemindahan pusat pemerintahan ke Karadiri.
“Karadiri kita arahkan sebagai kota pemerintahan, sementara Nabire akan berkembang sebagai kota perdagangan dan industri,” ujar Meki.
Menurut Gubernur, pengembangan Karadiri sebagai pusat pemerintahan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong pertumbuhan wilayah secara lebih terencana dan berimbang.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pemerintahan tersebut menjadi salah satu agenda prioritas dalam pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah definitif yang mulai dijalankan secara penuh pada 2026.
Meki menekankan bahwa seluruh program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah harus memiliki target yang jelas, hasil yang terukur, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh terpusat di satu wilayah saja, tetapi harus menjangkau seluruh kabupaten, baik di kawasan pesisir maupun pegunungan.
“Setiap program harus tepat sasaran, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Papua Tengah,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menuntaskan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ia meminta seluruh ASN bekerja secara cepat, profesional, dan mengedepankan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Meki juga menegaskan pentingnya meninggalkan ego sektoral dalam birokrasi dan memperkuat budaya kerja sama serta gotong royong demi kepentingan masyarakat.
“Kerja tim harus menjadi kekuatan utama. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Semua harus bergerak bersama untuk melayani masyarakat dan mewujudkan pembangunan Papua Tengah yang lebih maju,” ujarnya.
Dengan pembangunan pusat pemerintahan di Karadiri dan penguatan pelaksanaan program prioritas daerah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap percepatan pembangunan dapat berjalan lebih efektif serta mampu mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua Tengah.
