Timika, Papuadaily – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan pentingnya penguatan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mencegah stunting, mulai dari masa sebelum kehamilan hingga anak memasuki usia balita.
Hal tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pendamping Keluarga yang digelar di Kabupaten Mimika, Selasa (1/9/2026).
Dalam sambutannya, Victor mengatakan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan anak, tetapi berkaitan erat dengan kualitas kesehatan, kecerdasan, tumbuh kembang, hingga masa depan generasi Papua.
“Pencegahan stunting harus dimulai sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, setelah persalinan, hingga usia balita,” ujarnya.
Menurutnya, periode 1.000 hari pertama kehidupan merupakan masa penting yang harus mendapat perhatian serius karena sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.
Karena itu, kader dan tenaga pendamping keluarga memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga yang berisiko stunting, khususnya ibu hamil, ibu pascapersalinan, serta keluarga yang memiliki balita.
Victor menegaskan, TPK yang terdiri dari unsur bidan, kader PKK dan kader lainnya harus bekerja secara terpadu.
“Tim pendamping keluarga harus mampu bekerja sebagai satu tim. Bukan bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia meminta peserta Bimtek memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pendampingan di lapangan.
Sejumlah hal yang perlu diperkuat, antara lain kemampuan mengenali keluarga berisiko stunting, memberikan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang tepat, memperkuat koordinasi antarunsur TPK, serta menggunakan aplikasi pendukung seperti LSIK dan SIGA secara benar.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data yang dikumpulkan para kader di lapangan.
“Data yang dikumpulkan harus akurat dan sesuai kondisi sebenarnya. Jangan sekadar memenuhi laporan,” katanya.
Menurutnya, data yang menggambarkan kondisi keluarga secara nyata akan membantu pemerintah menentukan bentuk intervensi dan kebijakan yang tepat.
Selain pendampingan, keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi maupun perlindungan sosial juga harus dipastikan terhubung dengan layanan yang tersedia.
Ia mengingatkan, pola pendampingan di Papua perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat yang beragam.
“Tim pendamping keluarga harus hadir bukan untuk menghakimi keluarga, tetapi untuk mendampingi, memberi pemahaman dan membantu mencari solusi,” ujarnya.
Ia juga meminta agar kegiatan Bimtek tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi dilanjutkan dengan penerapan di lapangan.
Ia berharap dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dapat melakukan pembinaan serta monitoring terhadap kinerja TPK di delapan kabupaten secara berkelanjutan.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan sangat tergantung pada sinergi antara keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, kader, pemerintah kampung serta seluruh aparat daerah,” katanya.
Melalui kerja sama dan koordinasi tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan stunting di Papua Tengah dapat berjalan lebih efektif, sehingga anak-anak Papua dapat tumbuh sehat, kuat, cerdas dan memiliki masa depan yang lebih baik.
