Timika, Papuadaily – Pascakerusuhan yang berujung pada pembakaran sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak akibat polemik penyaluran Dana Desa tahap pertama 2026, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa memimpin langsung Rapat Koordinasi Terpadu di Aula Negelar, Ilaga, Jumat (14/8/2026) siang.
Sebelum rapat, Gubernur Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley, Kapolda Papua Tengah, Kabinda Papua Tengah, Bupati Puncak Elvis Tabuni, Wakil Bupati Naftali Akawal serta jajaran Forkopimda meninjau kondisi sejumlah fasilitas pemerintahan yang rusak akibat amuk massa pada 12 Agustus 2026.
Fasilitas yang ditinjau di antaranya Kantor DPRK Puncak, Kantor Bupati Puncak dan sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Puncak Elvis Tabuni, jajaran Forkopimda Kabupaten Puncak, para kepala distrik, kepala kampung serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Puncak.
Pertemuan itu menjadi forum untuk mendengar langsung akar persoalan, membahas dinamika yang berkembang di tengah masyarakat serta merumuskan langkah konkret penanganan dan pemulihan pascainsiden.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan, Pemprov Papua Tengah tidak akan membiarkan Pemkab Puncak menghadapi dampak kerusuhan seorang diri.
“Kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Ilaga. Sejumlah pimpinan OPD telah kami utus lebih dulu ke Ilaga untuk membantu penanganan pascakejadian,” ujar Gubernur.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas tiga agenda utama, yakni inventarisasi kerusakan, pemulihan pelayanan publik, serta pemulihan keamanan dan ketertiban.
Inventarisasi dilakukan untuk mengidentifikasi total kerusakan dan kerugian, mulai dari gedung, peralatan hingga dokumen pemerintahan yang terdampak pembakaran. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, pemulihan pelayanan publik diarahkan agar roda pemerintahan tetap berjalan meskipun sejumlah kantor mengalami kerusakan. Pemerintah akan memanfaatkan fasilitas alternatif maupun ruang kerja sementara.
Dari sisi keamanan, Pemprov Papua Tengah bersama TNI/Polri dan Forkopimda akan menjaga stabilitas sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui komunikasi dan dialog terbuka.
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley menambahkan, persoalan yang terjadi di Puncak menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Menurutnya, seluruh pihak perlu memperkuat sinergi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mempercepat perbaikan dan rehabilitasi kantor pemerintahan yang terdampak, serta menyelesaikan persoalan penyaluran Dana Desa secara transparan dan akuntabel sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Pemerintah juga sepakat meningkatkan komunikasi dan dialog dengan tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat guna mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik.
Kunjungan dan rapat koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Meki Nawipa tersebut menjadi langkah Pemprov Papua Tengah dalam menangani dampak kerusuhan sekaligus memastikan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Puncak tetap berjalan.
