Timika, Papuadaily – Keterbatasan akses transportasi masih menjadi salah satu hambatan utama pembangunan di Papua Tengah. Persoalan ini bukan hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga membuat biaya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar semakin tinggi.
Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Ukkas, mengungkapkan bahwa kesenjangan konektivitas antarwilayah masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah.
Ia mencontohkan, di sejumlah wilayah, anak-anak harus berjalan kaki berkilo-kilometer untuk mencapai sekolah karena belum tersedianya sarana transportasi yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun gedung sekolah, tetapi juga harus memastikan masyarakat mudah menjangkaunya.
“Bagaimana sistem pendidikan kita bisa berjalan dengan baik kalau anak-anak harus berjalan kaki berkilo-kilometer untuk menjangkau pusat-pusat layanan pendidikan tanpa moda transportasi yang efektif dan efisien? Ini menjadi tantangan kita,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Ukkas saat mewakili Gubernur Papua Tengah dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida Provinsi Papua Tengah, Rabu (11/11/2026).
Menurut Ukkas, dari delapan kabupaten di Papua Tengah, Kabupaten Nabire dan Mimika relatif memiliki konektivitas lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya merata. Sejumlah distrik di Mimika, seperti Jila, Alama, dan Jita, masih membutuhkan dukungan transportasi udara untuk menjangkau wilayah tersebut.
Sementara itu, enam kabupaten lainnya masih menghadapi keterbatasan konektivitas yang cukup serius. Karena itu, pembangunan jalan, jembatan, serta penyediaan moda transportasi yang sesuai dengan kondisi geografis masing-masing daerah perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Dampak keterbatasan akses tersebut juga terlihat dari tingginya biaya pembangunan rumah di wilayah pegunungan, khususnya Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.
Ukkas menyebut, biaya pengangkutan material yang mahal menyebabkan pembangunan satu unit rumah dapat menghabiskan anggaran sekitar Rp350 juta hingga Rp400 juta.
Besarnya biaya tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan pemerintah ketika menyusun program dan menentukan alokasi anggaran. Sebab, kebutuhan pembangunan di setiap daerah tidak bisa disamaratakan tanpa memperhitungkan kondisi geografis, akses transportasi, serta harga satuan pekerjaan di lapangan.
“Kadang-kadang orang melihat anggaran besar, misalnya Rp1,5 triliun untuk satu kabupaten. Tetapi ketika dibagi ke dalam program dan kegiatan, berapa rumah yang bisa dibangun, berapa kilometer jalan yang bisa dikerjakan? Itu persoalan yang harus kita pahami,” ungkapnya.
Ia menegaskan, perencanaan pembangunan harus dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dengan demikian, program yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjawab kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah.
Ukkas juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak mengedepankan kepentingan sektoral dalam pelaksanaan pembangunan.
“Mari kita tinggalkan ego sektoral. Pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
