Timika, Papuadaily – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika menggelar seminar akhir Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Koperasi di wilayah terpencil Kabupaten Mimika tahun 2026 bersama tim peneliti Institut Jembatan Bulan (IJB) Mimika.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai III Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika, Jumat (2/10/2026).
Bupati Mimika dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Petrus Pali Ambaa, mengatakan pembangunan di Mimika harus mampu menjangkau masyarakat di wilayah pesisir, pedalaman, hingga pegunungan.
Menurutnya, kondisi geografis Mimika perlu menjadi pertimbangan utama dalam merancang program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama terkait jarak, biaya transportasi, ketersediaan sarana, dan akses terhadap layanan.
“Model usaha yang dapat berjalan di perkotaan belum tentu sesuai untuk kampung yang akses transportasi dan pasarnya terbatas,” ujarnya.
Ia mengatakan kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi usaha yang layak dikembangkan di setiap wilayah, kebutuhan masyarakat, serta berbagai hambatan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.
“Pilihan usaha harus berangkat dari kegiatan yang dipahami warga serta memiliki pembeli yang jelas. Perhitungan biaya produksi, pengangkutan, dan pemasaran harus masuk dalam penilaian kelayakannya,” katanya.
Menurutnya, koperasi dapat menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengelola usaha secara bersama. Melalui koperasi, masyarakat dapat menghimpun hasil produksi, memenuhi kebutuhan usaha, mengatur pemasaran, serta memperkuat posisi tawar anggota.
Namun, manfaat koperasi hanya dapat dirasakan apabila kelembagaannya dikelola secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab kepada anggota.
Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Akhir, Anita Rachmat Persada Jeujanan, mengatakan kajian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil Kabupaten Mimika.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, saya menyampaikan apresiasi kepada BRIDA, tim peneliti, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kajian ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada masyarakat yang telah berbagi pengalaman dan pandangan sebagai bahan penyusunan kajian,” ujarnya.
Menurut Anita, seminar akhir menjadi ruang untuk menguji dan memastikan rekomendasi yang disusun benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin hasil kajian dapat menjadi dasar langkah yang jelas untuk memperkuat usaha warga, memperbaiki akses pasar, dan membuka kesempatan memperoleh penghasilan yang lebih baik di wilayah terpencil,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan di Mimika harus memperhatikan kondisi geografis dan keterbatasan masyarakat di setiap wilayah.
“Model usaha yang dapat berjalan di perkotaan belum tentu sesuai untuk kampung yang akses transportasi dan pasarnya terbatas,” ujarnya.
Karena itu, kata Anita, pemberdayaan ekonomi perlu disusun berdasarkan potensi lokal dan kegiatan yang telah dipahami masyarakat, dengan mempertimbangkan ketersediaan pasar serta biaya produksi, transportasi, dan pemasaran.
Ia menilai koperasi dapat menjadi wadah untuk mengelola usaha masyarakat secara bersama, mulai dari menghimpun hasil produksi, memenuhi kebutuhan usaha, mengatur pemasaran, hingga memperkuat posisi tawar anggota.
“Kepercayaan adalah dasar kehidupan koperasi. Setiap anggota perlu memahami hak dan kewajibannya, mengetahui bagaimana uang dikelola, dan memperoleh penjelasan mengenai hasil usaha,” katanya.
Anita juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengurus koperasi, khususnya dalam pencatatan keuangan sederhana, penyampaian laporan secara berkala, serta pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil harus memberikan ruang bagi Orang Asli Papua (OAP), perempuan, dan generasi muda untuk terlibat sebagai pelaku usaha maupun pengelola koperasi.
“Pengetahuan masyarakat setempat, hubungan adat, dan cara bermusyawarah perlu dihormati agar kelembagaan yang dibangun mendapat kepercayaan serta dapat tumbuh dalam kehidupan kampung,” ujarnya.
Ia berharap seminar akhir tersebut dapat menguji secara terbuka kelayakan model pemberdayaan yang ditawarkan, termasuk sejauh mana model tersebut dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat di wilayah terpencil Kabupaten Mimika.
