Jakarta, Papuadaily – Setara Institute menobatkan Kabupaten Mimika sebagai “Kabupaten dengan Kepemimpinan Toleransi Terbaik” melalui ajang Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2025.
Penghargaan tingkat nasional yang digagas Setara Institute itu secara resmi diluncurkan pada seremoni yang berlangsung di Mangkuluhur Artotel Suites, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Bupati Mimika Johannes Rettob diwakili Ketua FKUB Mimika Jeffry Chris Hutagalung, menerima piagam yang diserahkan perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Capaian ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, setara, dan inklusif di tengah keberagaman agama dan budaya.
Pada tahun 2025 Kabupaten Mimika menerima Harmony Award dari Kementerian Agama RI sebagai pengakuan atas peran aktif pemerintah daerah dalam merawat kehidupan keagamaan yang harmonis.
Penghargaan tersebut sebagai manifestasi nyata dari tagline “Mimika Rumah Kita” yang tidak berhenti pada slogan, tetapi juga dengan kebijakan anggaran yang progresif.
Pemerintah Kabupaten Mimika mendukung anggaran hampir mencapai Rp3 miliar kepada FKUB dan memberikan insentif kepada 1.000 tokoh agama, serta ketahanan sosial masyarakat yang tumbuh kuat secara organik dalam merawat keberagaman.
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif berbagai elemen, bukan hanya pemerintah semata.
“Indeks kota toleran bukan hanya prestasi kepala daerah atau institusi tertentu, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga faktor utama dalam membangun daerah yang toleran, yakni kepemimpinan politik yang aktif mempromosikan keberagaman, birokrasi yang inklusif dan adaptif, serta kekuatan kepemimpinan sosial di tengah masyarakat.
Apresiasi juga datang dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui perwakilannya, Bisri, menilai capaian tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat daerah berpuas diri.
“Ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan capaian yang telah diraih,” ujarnya.
Menurutnya, Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator penting yang menggambarkan kualitas hubungan sosial, tingkat kedewasaan demokrasi, serta kredibilitas tata kelola pemerintahan dalam menjamin hak-hak warga negara.
Ia menambahkan, daerah yang toleran adalah wilayah yang mampu menghadirkan rasa aman, menjamin kesetaraan, serta membuka ruang partisipasi yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.
Dalam konteks pembangunan nasional, toleransi juga dinilai memiliki peran strategis. Stabilitas sosial yang tercipta dari praktik toleransi menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sejak 2015, SETARA Institute secara konsisten merilis Indeks Kota Toleran (IKT) untuk mengukur kondisi kota-kota di Indonesia dalam mempromosikan nilai keberagaman. Tahun 2025 menjadi studi ke-9 yang memberikan gambaran terbaru sekaligus refleksi atas perkembangan toleransi di tingkat daerah.
Melalui laporan tersebut, SETARA Institute juga menyampaikan berbagai temuan penting serta rekomendasi kebijakan guna mendorong terciptanya daerah yang semakin inklusif dan menghargai keberagaman di Indonesia.