Timika, Papuadaily – Kabar baik bagi pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di Papua dan Maluku. PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga Pertamax dan Pertamax Turbo mulai 1 Agustus 2026, sementara harga Dexlite dan Pertamina Dex tetap.
Penyesuaian harga tersebut merupakan evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina dengan mengacu pada ketentuan pemerintah, perkembangan harga minyak dunia, serta nilai tukar rupiah.
Kebijakan ini juga mempertimbangkan daya beli masyarakat dan menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan sesuai arahan pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi harga energi.
“Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat,” ujar Kitty dalam keterangan resminya, Sabtu (1/8/2026).
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku di seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU mulai 1 Agustus 2026, yakni:
- Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 menjadi Rp18.700 per liter.
- Pertamax (RON 92) turun dari Rp16.650 menjadi Rp16.300 per liter.
- Pertamina Dex tetap Rp21.150 per liter.
- Dexlite tetap Rp20.150 per liter.
Menurutnya, harga tersebut berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dan Maluku dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen.
“Harga ini berlaku di seluruh provinsi yang ada di Papua dan Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen,” kata Ispiani.
Penyesuaian harga ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna BBM non-subsidi, sekaligus menjaga keberlanjutan distribusi energi di wilayah Papua dan Maluku.
