Timika, Papuadaily – Wakil Ketua I Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan pembentukan Pansus Papua dilatarbelakangi oleh perjuangan anggota DPD RI dari Tanah Papua dalam merespons berbagai dinamika sosial, politik, keamanan, serta aspirasi masyarakat.
Ia menjelaskan, 24 anggota DPD RI dari Tanah Papua mendorong agar Pansus Papua dapat dibentuk sebagai wadah untuk mengakomodasi berbagai persoalan di Papua yang dinilai belum sepenuhnya dituntaskan pemerintah.
“Pansus Papua ini lahir sebagai komitmen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai wajah representatif daerah untuk mengakomodasi sejumlah persoalan daerah yang belum sepenuhnya dituntaskan atau diselesaikan oleh pemerintah,” kata Filep.
Menurut dia, setelah Pansus Papua terbentuk, pihaknya mulai melakukan pemetaan awal terkait berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua.
“Kehadiran kami di provinsi, baik di Papua Barat Daya maupun sekarang Papua Tengah, berawal dari sejumlah pengaduan masyarakat, baik melalui panitia khusus DPR kabupaten, provinsi, MRP, maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan juga laporan dari Komnas HAM,” jelasnya.
Filep menyebut berdasarkan data Komnas HAM, dalam periode terakhir terdapat hampir 42 peristiwa kekerasan dengan 59 korban meninggal dunia dan 50 korban luka-luka.
Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak 43 korban merupakan warga sipil, delapan anggota TNI-Polri, dan delapan orang yang disebut sebagai anggota KKB.
“Ini menunjukkan bahwa di sisi lain pemerintah mengendalikan percepatan pembangunan dengan membentuk organisasi DPR Otsus, membentuk MRP, dan menentukan segala instrumen. Namun, ternyata belum mampu memberikan dampak terhadap situasi keamanan di Tanah Papua,” ujarnya.
Ia mengatakan berbagai konflik di sejumlah daerah Papua masih terjadi. Hal tersebut, menurut Filep, juga disampaikan oleh tokoh agama, lembaga masyarakat, maupun lembaga lainnya yang ditemui Pansus Papua.
“Konflik yang terjadi di daerah masing-masing itu benar terjadi. Bahkan tokoh agama mengakui kebenaran itu. Dari lembaga masyarakat juga menyampaikan bahwa pengungsi benar terjadi, konflik bersenjata yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban juga benar terjadi,” terangnya.
Karena itu, Filep mendorong pemerintah pusat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut, termasuk melalui pembentukan tim investigasi, tim rekonsiliasi, maupun tim dialog.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi keamanan dan perdamaian di Papua dapat dipulihkan.
Ia juga mengatakan masyarakat Papua masih memiliki trauma akibat berbagai konflik dan pengalaman kekerasan di masa lalu.
“Rakyat itu sudah trauma. Papua ini memiliki trauma yang lama. Di masa Orde Baru, begitu banyak TNI-Polri ke Papua. Hal ini banyak menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan,” katanya.
Filep berharap Pansus Papua dapat mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Papua, termasuk dugaan pelanggaran HAM berat dan konflik bersenjata yang telah berlangsung dalam waktu panjang.
“Kami berharap Pansus Papua kali ini mampu memastikan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat dan mencari solusi untuk penyelesaian konflik bersenjata yang berkepanjangan di Tanah Papua,” ujarnya.
Bupati Mimika Soroti Konflik Horizontal
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan rapat dengar pendapat tersebut merupakan momentum yang telah lama ditunggu masyarakat Papua untuk membahas penyelesaian konflik secara baik.
Menurut Johannes, konflik di Papua tidak hanya berkaitan dengan konflik bersenjata, tetapi juga mencakup konflik horizontal di antara masyarakat.
“Ada dua hal konflik di Papua ini. Yang pertama terjadi secara horizontal, yaitu antara sesama masyarakat yang sering disebut sebagai perang suku dan lain-lain,” jelasnya.
Ia mencontohkan konflik yang terjadi di sejumlah wilayah dan kemudian berdampak hingga ke Mimika akibat perpindahan atau pengungsian masyarakat.
“Seperti contoh di sini, kasus yang sudah terjadi berkepanjangan. Ini terjadi karena awalnya dari pengungsi. Jadi, kejadian di kampung mereka bawa ke Mimika dan kemudian berlanjut terus-menerus,” katanya.
Selain konflik horizontal, Johannes mengatakan terdapat konflik yang dipengaruhi faktor ekonomi, termasuk persoalan tapal batas dan perebutan kepentingan terhadap sumber daya alam.
“Jadi, saya kira ini semua menjadi catatan kita. Karena kami pemerintah ingin membangun program yang kita jalankan dari kampung dan lain-lain. Ini harapan dari masyarakat semua, masyarakat Papua. Tetapi kita juga tidak bisa membangun secara maksimal karena terjadi situasi-situasi ini,” terangnya.
Johannes juga menyinggung insiden penembakan yang terjadi di Distrik Jila pada 17 Agustus 2026. Dalam insiden tersebut, sembilan perempuan dilaporkan disandera.
Dari sembilan korban tersebut, dua orang telah ditemukan, sementara tujuh lainnya masih dalam upaya pencarian dan penyelamatan.
“Dan kami saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan semuanya dengan selamat. Saya mengharapkan persoalan ini bisa diselesaikan secara baik,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan sejumlah pemangku kepentingan yang digelar Pansus Papua DPD RI di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Kamis (17/9/2026).
