Timika, Papuadaily – Pemerintah bersama aparat keamanan memperkuat langkah perlindungan terhadap masyarakat di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menyusul laporan dugaan penyanderaan sejumlah warga oleh kelompok bersenjata.
TNI dan Polri kini melakukan pengumpulan informasi serta penyelidikan di lapangan untuk memastikan kondisi warga yang dilaporkan dibawa kelompok tersebut sebelum menentukan langkah pencarian dan penanganan lebih lanjut.
Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan pihaknya telah menerima informasi terkait dugaan penyanderaan tersebut. Namun, aparat masih memverifikasi berbagai informasi yang diperoleh dari lapangan.
“Kita sudah menerima informasi itu, tetapi masih dilakukan pengumpulan data untuk mengambil langkah pencarian terhadap warga yang dibawa kelompok bersenjata,” kata Febriel di Jayapura.
Menurut Febriel, Komandan Korem 173/PVB telah berada di Kabupaten Mimika untuk membangun koordinasi dengan keluarga korban serta Pemerintah Kabupaten Mimika. Langkah itu dilakukan agar penanganan berlangsung terpadu dan warga memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan situasi.
“Kemarin Danrem sudah bertemu keluarga dan meminta untuk tetap tenang. Kemudian Danrem juga akan bertemu Pemkab Mimika untuk mengambil langkah penanganan,” ujarnya.
Respons keamanan juga diperkuat melalui Satgas Damai Cartenz 2026. Kepala Satgas Damai Cartenz 2026 Irjen Pol. Faizal Ramadhani mengatakan personel telah dikirim ke Distrik Jila untuk memastikan informasi mengenai dugaan penyanderaan sekaligus melakukan penyelidikan terhadap kelompok yang diduga terlibat.
“Kita hari ini kirim anggota ke Distrik Jila. Untuk kelompoknya kita sedang lidik,” kata Faizal.
Upaya penanganan tersebut mendapat perhatian dari anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion. Ia mendorong pemerintah bersama TNI dan Polri untuk memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil.
Menurut dia, proses penanganan harus dilakukan secara cepat, presisi, dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk keselamatan warga yang diduga menjadi korban.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPN PERMAHI Moh Sahrul Lakoro menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam penanganan situasi keamanan di wilayah tersebut.
“Negara harus terus hadir memastikan masyarakat memperoleh rasa aman. Setiap langkah harus mengutamakan keselamatan warga dan dilakukan secara profesional,” ujarnya.
Distrik Jila merupakan wilayah pegunungan dengan kondisi geografis yang menantang. Faktor tersebut menjadi salah satu kendala dalam mobilisasi personel maupun pengumpulan informasi di lapangan.
Meski demikian, koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait terus diperkuat untuk memastikan langkah penanganan berjalan optimal.
Pemerintah berharap situasi keamanan di Distrik Jila dapat segera terkendali sehingga masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara aman dan pembangunan di wilayah tersebut dapat berlangsung tanpa gangguan.
