Timika, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah merampungkan seluruh tahapan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) berbasis digital untuk tahun 2026.
Kendati demikian, kendala infrastruktur digital di wilayah pelosok memicu evaluasi mendalam demi menjamin aksesibilitas yang lebih setara pada tahun mendatang.
Sistem perekrutan yang kini terintegrasi langsung secara daring dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pusat di Jakarta tersebut, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses seleksi.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika, Ronny S. Maryen, mengonfirmasi bahwa proses administrasi dan penyaringan yang dimulai sejak Januari lalu kini telah menghasilkan daftar final peserta yang lolos, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Perekrutan saat ini sepenuhnya daring dan terkoneksi dengan BPIP. Kami di daerah hanya memasukkan hasil penilaian, sementara kelulusan ditentukan langsung oleh sistem aplikasi BPIP. Setiap peserta memiliki kode batang (barcode) tersendiri yang diteruskan ke akun masing-masing,” ujar Ronny saat ditemui di Timika.
Distribusi Kuota dan Catatan Evaluasi Nasional
Dari hasil seleksi digital tersebut, Kesbangpol Mimika menetapkan posisi bagi para peserta terpilih.
Di tingkat Kabupaten, sebanyak 52 pelajar dinyatakan lolos. Sedangkan, pada tingkat Provinsi (Papua Tengah), sebanyak 10 pelajar dikirim untuk memperkuat formasi provinsi.
Mimika mencatatkan pencapaian signifikan tahun ini dengan mengirimkan 11 kandidat untuk mengikuti seleksi tingkat nasional.
Enam keterwakilan dari Provinsi Papua Tengah berhasil lolos, dengan satu di antaranya merupakan pelajar asal Timika.
Namun, delegasi tunggal Mimika tersebut dinyatakan gugur pada tahap Pemantauan Akhir (Pantukhir) di tingkat nasional akibat kendala rekomendasi kesehatan.
Dirinya pun dialihkan menjadi bagian dari formasi cadangan di tingkat Provinsi Papua Tengah. Satu kandidat lainnya juga dipulangkan lebih awal karena alasan medis.
“Ini adalah pencapaian perdana bagi Timika sejauh ini. Meskipun gugur di Pantukhir nasional, kami tetap optimis. Potensi pemuda daerah, termasuk dari suku asli Amungme dan Kamoro, sangat besar untuk bersaing di tingkat nasional pada tahun-tahun mendatang,” tambah Ronny.
Kesenjangan Digital Menjadi Catatan Kritis
Meskipun sistem digital berhasil memangkas potensi intervensi manual dan meningkatkan akuntabilitas, Kesbangpol menyoroti adanya kesenjangan akses yang dialami oleh para pelajar di luar pusat kota Timika.
Ronny mengungkapkan, kendala utama yang dihadapi pelajar di wilayah pesisir dan pedalaman—seperti di SMA Negeri 3 Kokonao—adalah keterbatasan perangkat, minimnya kepemilikan kuota internet, serta kerumitan teknis dalam pemindaian dokumen digital.
“Tidak semua anak memiliki akses internet atau memahami proses pemindaian barcode. Jika kita hanya menunggu kesadaran mandiri mereka tanpa intervensi, kita akan kehilangan banyak potensi terbaik dari wilayah pedalaman,” jelas Ronny, yang baru menjabat sebagai Kepala Kesbangpol pada Maret lalu ketika proses seleksi sudah berjalan.
Sebagai langkah perbaikan, Kesbangpol Mimika berkomitmen untuk memulai tahapan verifikasi lebih awal pada tahun depan. Pemerintah daerah berencana memfasilitasi proses pendaftaran secara langsung ke sekolah-sekolah di pinggiran digital guna memastikan seluruh pelajar mendapatkan hak dan kesempatan yang sama.
Seluruh peserta yang dinyatakan lolos dijadwalkan akan memasuki fase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan mulai 17 Juli hingga 17 Agustus 2026.
Pola latihan akan diawali dengan sistem mobilisasi harian selama dua pekan pertama, sebelum akhirnya para peserta memasuki masa karantina penuh menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI.
