Timika, Papuadaily.com – Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah pesisir Mimika, Papua Tengah khawatir distribusi logistik Pemilu 2024 terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi.
Marselus Kelanangame, Ketua KPPS Kampung Amungun, Distrik Agimuga, Mimika, termasuk yang mulai resah melihat kondisi gelombang tinggi di jalur distribusi logistik Pemilu ke wilayahnya.
“Di laut sekarang ini musim ombak besar. Baru-baru ada perahu yang terbalik. Beberapa warga juga gagal berangkat. Mereka kembali (dari pelabuhan), karena ombaknya terlalu tinggi,” kata Marselus di Timika, Selasa (6/2/2024).
Amungun merupakan salah satu kampung di distrik/kecamatan pesisir terjauh di Mimika. Untuk mengakses wilayah ini membutuhkan waktu 8-10 jam menggunakan speedboat atau kapal motor.
Menurut Marselus, saat ini sudah tidak ada alternative jalur sungai ke wilayahnya akibat pendangkalan yang disebabkan limbah tailing PT. Freeport Indonesia. Selain karena cuaca ekstrim, ombak makin mengganas terutama di dekat muara karena perubahan kondisi alam akibat tailing.
“Sungai-sungai yang dulu (dilewati) itu sudah pendangkalan semua karena tailing Freeport ini. Sekarang tidak bisa (dilewati) sama sekali lagi. Harus jalur laut, sementara di sana ombak besar,” ujarnya.
KPU Kabupaten Mimika menjadwalkan distribusi logistik pemilu ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) baru mulai dilakukan pada H-7 menjelang hari pemungutan suara pada Rabu (14/2/ 2024).
Ia mengatakan, sejauh ini belum ada informasi dari KPU terkait alternative transportasi menggunakan pesawat terbang. Penggunaan pesawat untuk logistik Pemilu memang difokuskan untuk wilayah pedalaman yang hanya dapat diakses lewat transportasi udara.
“Seandainya bisa, memang lebih baik pakai pesawat. Saya pikir dalam bulan-bulan ini resikonya tinggi sekali di laut. Terutama ke wilayah Agimuga ini,” kata Marselus.
Tidak hanya itu, Marselus juga khawatir distribusi logistik terkendala biaya angkut. Sebab, begitu tiba di pelabuhan, logistik Pemilu masih perlu diangkut cukup jauh ke lokasi TPS.
“Sesampainya di pelabuhan Agimuga itu logistik akan diangkut lagi ke kampung. Tentu itu butuh biaya lagi. Belum ada konfirmasi bahwa itu ada biaya atau tidak. Kalau tidak ada, repot kita,” katanya.
Marselus khawatir soal biaya-biaya tersebut karena berkaca pada honor KPPS yang besarannya sama, baik wilayah kota, pedalaman maupun pesisir. Padahal, menurutnya, mestinya honor KPPS ini disesuaikan dengan kondisi wilayah.
“Baru-baru ini kami datang bimtek di kota, biaya transportasi dari kampung tanggung sendiri. Sementara uang duduk itu kami dikasih cuma Rp150 ribu per orang,” keluh Marselus yang juga berprofesi sebagai wasit futsal berlisensi nasional.
