Timika, Papuadaily – Perwakilan Panitia Seleksi (Pansel) dari unsur Pemerintahan Kabupaten Mimika, Septinus Timang, menyarankan demonstran agar penolakan terhadap penetapan 9 kursi DPRK sebaiknya dibawa ke PTUN.
Septinus Timang merespon massa aksi yang mengatasnamakan tokoh perempuan dan aktivis yang berunjuk rasa di pelataran Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (2/11/2024).
Massa menuntut Pj Bupati Mimika, Pj Sekda dan Kesbangpol memberi penjelasan mengenai proses seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika periode 2024-2029 jalur otonomi khusus (Otsus).
Massa aksi mempersoalkan penetapan keterwakilan perempuan dari 9 kursi anggota DPRK jalur Otsus di Mimika.
Septinus Timang mengatakan, Pansel sulit untuk mengambil keputusan apapun karena proses seleksi telah selesai dan telah ditetapkan.
Oleh karena itu, Septinus menyarankan pihak yang merasa tidak puas dengan hasil seleksi yang ditetapkan agar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
“Jadi silahkan mama-mama atau kaka-kaka yang tidak merasa puas dengan keputusan Pansel bisa langsung melakukannya ke PTTUN, silahkan,” kata Septinus.
“Silahkan tempuh jalur PTTUN, itu jalur yang paling bermartabat. Silahkan dengan bukti-bukti yang kuat karena di sini saya tidak akan menjawab karena keputusan sudah final dan bukan ranah Pansel lagi,” sambung dia.
Untuk diketahui, pada Kamis 28 November 2024 lalu Pansel DPRK Mimika telah menetapkan 9 nama untuk kuota 9 kursi Anggota DPRK Mimika periode 2024-2029.
Saat ini, segala proses tersebut telah masuk dalam masa sanggah di tingkat PTTUN. Dari hasil penetapan tersebut ada sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar tunggu.
Septinus mengatakan, saat proses seleksi berlangsung tak ada intervensi atau kepentingan apapun dari oknum atau pihak-pihak tertentu mengenai penetapan 9 nama tersebut.
Ia juga mengatakan bahwa yang bersaing dalam proses seleksi tersebut adalah putra-putri Orang Asli Papua (OAP) dari dua suku besar Mimika, yakni Amungme dan Kamoro.
“Pemerintah tidak akan pernah intervensi apapun terkait dengan proses seleksi ini. Bersaing saja secara sehat. Secara politik saja sudah kalah apalagi ini, negara kasih kursi ini secara gratis, jadi silahkan dengan bukti-bukti ke PTTUN,” pungkasnya.
