PAPUADAILY – Tujuh tahun telah berlalu sejak wafatnya Uskup pertama Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Gaiyabi Saklil, Pr. Namun, gagasan dan perjuangannya dalam melindungi tanah adat serta membangun kemandirian masyarakat Papua melalui Gerakan Tungku Api Kehidupan (GerTAK) masih menjadi salah satu warisan paling berpengaruh di Tanah Papua.
Mgr. John Saklil menghembuskan napas terakhir pada 3 Agustus 2019 di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika dalam usia 59 tahun. Peringatan tujuh tahun kepergiannya menjadi momentum refleksi bagi umat Katolik, masyarakat adat, dan berbagai kalangan yang mengenang dedikasinya terhadap perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Semasa pengabdiannya sebagai Uskup Timika sejak 2004, Mgr. John dikenal bukan hanya sebagai pemimpin Gereja, tetapi juga sebagai tokoh yang konsisten menyuarakan keadilan sosial, perlindungan tanah adat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal. Ia menolak keras praktik penjualan tanah adat yang menurutnya akan menghilangkan sumber kehidupan generasi Papua di masa depan.
“Masyarakat Papua hidup dengan mengolah tanah atau dusun mereka, bukan hidup dari uang hasil jual tanah. Saya marah mereka yang suka jual-jual tanah,” tegas Mgr. John dalam sosialisasi Gerakan Tungku Api Kehidupan di Timika pada Maret 2017.
Bagi Mgr. John, tanah adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan identitas, ruang hidup, sekaligus warisan leluhur yang harus dijaga.
“Kalau tungku api di rumah sudah tidak berasap lagi maka itu sama dengan tidak ada kehidupan. Tungku api dalam hal ini tanah atau dusun memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Papua,” ujarnya.
Gerakan Melindungi “Tungku Api Kehidupan”
Atas dasar pemikiran tersebut, Mgr. John menggagas Gerakan Tungku Api Kehidupan (GerTAK), sebuah gerakan pastoral yang mengajak masyarakat adat menjaga, mengelola, dan memanfaatkan tanah, hutan, sungai, rawa, serta laut sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan. Gerakan itu berangkat dari keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua hanya dapat terjaga apabila hak atas sumber daya alam tetap berada di tangan masyarakat adat.
Dikutip dari arsip Keuskupan Timika dalam dokumen dasar GerTAK, Mgr. John Saklil meninggalkan pesan yang kemudian menjadi semboyan gerakan tersebut:
“Lebih baik tidak punya uang daripada tidak punya dusun.”
Menurutnya, perubahan zaman telah membuat tanah adat semakin terancam akibat ekspansi pembangunan, investasi skala besar, dan meningkatnya praktik jual beli tanah. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat masyarakat adat kehilangan sumber ekonomi sekaligus keseimbangan ekologis yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Tanah Adat sebagai Simbol Kehidupan
Dalam konsep GerTAK, istilah “tungku api” dimaknai sebagai simbol kesejahteraan keluarga dan masyarakat adat. Sebagaimana tungku menjadi tempat mengolah makanan yang menopang kehidupan, tanah adat dipandang sebagai sumber utama yang menyediakan pangan, pekerjaan, dan keberlangsungan hidup masyarakat Papua.
Karena itu, menurut Mgr. John, menjaga tanah adat berarti menjaga agar “tungku kehidupan” tetap menyala bagi generasi yang akan datang. Sebaliknya, apabila tanah dijual dan tidak lagi dikelola oleh pemilik hak ulayat, maka masyarakat perlahan kehilangan sumber penghidupannya.
Membangun Papua dari Masyarakat Adat
GerTAK tidak berhenti pada ajakan moral semata. Dokumen Keuskupan Timika menjelaskan bahwa gerakan tersebut dirancang sebagai kolaborasi antara Gereja, pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan hak ulayat, meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Gerakan ini juga menempatkan pembangunan sebagai proses yang harus menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga lingkungan hidup, memperkuat ekonomi lokal, melestarikan budaya, dan menjamin keadilan sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi pastoral Keuskupan Timika dalam mendampingi masyarakat Papua.
Sebagai arah pelaksanaannya, GerTAK mengusung tiga prinsip utama, yakni program yang visioner, profetis, dan profitis—mampu menjawab kebutuhan masa depan, berlandaskan nilai-nilai spiritual, sekaligus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.
Tujuh tahun setelah kepergiannya, sosok Mgr. John Saklil masih dikenang sebagai pemimpin Gereja yang memadukan pelayanan pastoral dengan perjuangan membela masyarakat adat. Di tengah berbagai tantangan pembangunan di Papua, pesan yang terus diwariskannya tetap relevan: kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya uang yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan menjaga tanah, budaya, dan sumber kehidupan yang diwariskan para leluhur.
