Timika, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten Mimika resmi menerbitkan payung hukum baru guna memastikan pengusaha lokal dapat berpartisipasi dalam lelang proyek pemerintah tahun anggaran 2026.
Langkah strategis ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 17 Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi Usaha Mikro.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut sekaligus diskresi daerah atas SE Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor 1.5 Tahun 2024 terkait standarisasi perizinan berusaha.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika, Marselino Mameyau, mengungkapkan bahwa kebijakan ini lahir sebagai respon atas kendala teknis pada sistem aplikasi perizinan nasional yang sering dikeluhkan pelaku usaha di daerah.
“Secara administratif, para pengusaha lokal kita sebenarnya sudah memenuhi syarat. Namun, ada kendala sinkronisasi pada aplikasi pusat yang menyebabkan data mereka sulit terverifikasi. Jika tidak ada diskresi melalui SE Bupati, mereka terancam tidak bisa mendaftar lelang yang akan segera dibuka,” ujar Marselino di ruang kerjanya, Selasa (3/3/2026).
Marselino menekankan bahwa SE ini bukan keputusan sepihak, melainkan hasil koordinasi intensif bersama dinas teknis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Sinergi ini dilakukan agar pemerintah daerah tidak terkesan menghambat investasi lokal akibat kendala sistem digital.
“Kami tidak ingin dipersalahkan seolah-olah mempersulit. Kami duduk bersama dinas teknis untuk mencari solusi hukum agar kontraktor lokal tetap memiliki akses yang sah dalam sistem lelang,” imbuhnya.
Selain mempermudah administrasi lokal, kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen proteksi bagi pengusaha asli daerah. Marselino menyoroti adanya aspirasi mengenai ketimpangan akses antara kontraktor luar dan kontraktor lokal.
“Ke depannya, kami menegaskan bahwa pelaku usaha dari luar yang ingin berkompetisi di Mimika wajib memiliki kantor perwakilan atau biro di sini, serta melampirkan KTP Mimika sesuai ketentuan domisili. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan memastikan iklim usaha yang adil bagi warga lokal,” tegas Marselino.
Dengan terbitnya SE Bupati ini, seluruh kontraktor lokal yang telah memenuhi kualifikasi diharapkan dapat segera terakomodasi dalam sistem lelang proyek pembangunan yang dijadwalkan mulai berjalan dalam waktu dekat.
