Timika, Papuadaily– Harga plastik yang melonjak di Mimika bukan sekadar kenaikan biasa, tetapi dampak dari tekanan global yang diperparah mahalnya biaya logistik di daerah.
Dosen ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Mimika, Tuti Fitriani, mengatakan kenaikan harga plastik berkaitan erat dengan fluktuasi harga minyak dunia, mengingat plastik merupakan produk turunan dari minyak bumi.
“Ketika harga minyak dunia meningkat, maka biaya produksi plastik ikut terdorong naik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut diperparah oleh ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor di sektor petrokimia. Gangguan pasokan global maupun fluktuasi nilai tukar turut memberi dampak langsung pada harga di dalam negeri.
Menurut Tuti, fenomena ini termasuk dalam kategori cost-push inflation, yaitu inflasi yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi.
“Dalam kondisi ini, produsen cenderung menyesuaikan harga jual untuk menjaga keberlanjutan usaha,” jelasnya dalam pernyataan tertulis yang diterima, 20 April 2026.
Ia menjelaskan untuk di tingkat daerah, dampak kenaikan harga terasa lebih besar. Tuti menilai hal ini dipengaruhi oleh faktor struktural Mimika, khususnya tingginya biaya logistik.
Distribusi bahan baku dari pusat industri ke wilayah ini membutuhkan biaya transportasi yang besar, sehingga kenaikan harga di tingkat nasional mengalami efek pengganda di daerah.
Di sisi lain, tingginya ketergantungan terhadap plastik di sektor UMKM dan rumah tangga membuat permintaan tetap stabil meskipun harga meningkat.
“Akibatnya, tekanan harga cenderung bertahan dan berpotensi menekan daya beli masyarakat,” katanya.
Kenaikan harga bahan baku juga berdampak pada margin pelaku usaha. Dalam banyak kasus, pelaku usaha terpaksa meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi.
Meski demikian, Tuti menilai kondisi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong penggunaan bahan alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti kemasan berkelanjutan atau sistem penggunaan ulang.
Namun, ia menegaskan bahwa peralihan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan di semua sektor.
“Beberapa bidang usaha masih sangat bergantung pada plastik. Jika dipaksakan beralih, justru bisa meningkatkan biaya produksi dan membebani UMKM,” ujarnya.
Menurutnya, transisi tetap realistis jika dilakukan secara bertahap, dengan belajar dari daerah lain yang telah lebih dulu menerapkan penggunaan bahan alternatif.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung proses tersebut.
“Transisi ini tidak boleh dibebankan hanya pada pelaku usaha. Harus ada campur tangan pemerintah melalui regulasi, skema pembiayaan, serta dukungan sarana dan prasarana,” tegasnya.
