Jakarta – Penguatan peran kla atau marga sebagai aktor pembangunan dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya di Tanah Papua. Gagasan tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk “Membangun Ekonomi dan Budaya Papua Melalui Penguatan Peran Kla/Marga Sebagai Aktor Pembangunan” yang digelar di Auditorium Bahtiar Effendy, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Seminar menjadi ruang dialog antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat Papua untuk menghimpun aspirasi sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jakarta bersama sivitas akademika UIN Jakarta. Selain itu, seminar juga berlangsung secara hybrid dengan melibatkan Anggota DPR Papua Tengah Jhon Gobai serta lebih dari 150 peserta dari berbagai kelompok masyarakat produktif di Papua, seperti Pokja Papua Produktif BPP Papua, Kelompok Nelayan KONEPA, Kelompok Rumput Laut Ramaidori, hingga jejaring BP3OKP di empat kabupaten.
Dalam diskusi, para narasumber menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan pelaku usaha dalam mempercepat pembangunan Papua. Implementasi Otonomi Khusus, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pendekatan berbasis budaya disebut sebagai fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan.
Forum tersebut juga menjadi ajang penyampaian berbagai aspirasi masyarakat Papua terkait tantangan pembangunan di daerah. Peserta menyoroti perlunya percepatan pembangunan ekosistem hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan agar mampu memberikan nilai tambah bagi produk lokal.
Selain itu, masyarakat juga mendorong revitalisasi infrastruktur pasar, peningkatan akses terhadap informasi perdagangan, penguatan konektivitas logistik, hingga pembangunan pelabuhan khusus yang dapat menunjang distribusi hasil produksi masyarakat ke berbagai wilayah.
Berbagai usulan tersebut dinilai penting untuk menekan biaya distribusi yang selama ini menjadi salah satu kendala utama pengembangan ekonomi Papua. Peserta berharap pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, adil, dan proporsional sehingga akses pasar semakin terbuka dan produk unggulan Papua mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam seminar diharapkan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan Papua, sehingga berbagai program pemerintah dapat lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat adat dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.
Seminar ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat ruang dialog, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun Papua yang damai, maju, dan berkelanjutan melalui penguatan ekonomi serta peran strategis masyarakat adat dalam pembangunan.
