Timika, Papuadaily – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mendorong media di Papua Tengah tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan publik.
Hal itu disampaikan Meki saat membahas pentingnya peningkatan kualitas kerja sama antara pemerintah daerah dan media, dalam penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah dan 30 media yang beroperasi di Provinsi Papua dan Papua Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (19/8/2026).
Kerja sama tersebut menjadi langkah Pemprov Papua Tengah untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai program, kebijakan, serta perkembangan dan capaian pembangunan daerah.
Meki mengusulkan adanya forum diskusi rutin bersama media untuk membahas berbagai isu yang dinilai penting dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Jadi kita diskusi tentang kira-kira isu-isu apa yang bisa menjadi penting untuk menjadi pelajaran buat masyarakat di bawah,” kata Meki.
Menurutnya, tantangan media saat ini semakin besar karena sebagian masyarakat cenderung hanya membaca judul berita tanpa memahami isi informasi secara utuh. Kondisi tersebut dinilai dapat mempercepat penyebaran informasi yang belum tentu benar.
“Banyak masyarakat sekarang ini hanya menjadi pembaca judul, jadi langsung inform, forward, forward, forward, dia tidak tahu isinya apa di dalam,” ujarnya.
Karena itu, Meki berharap media yang bekerja sama dengan Pemprov Papua Tengah tetap mengedepankan integritas, verifikasi, serta prinsip check and balance dalam setiap pemberitaan.
Ia menekankan, wartawan harus mampu menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya melalui berita yang berbobot, akurat dan berdasarkan fakta.
“Kita mau bukan training, tapi menunjukkan bahwa saya ini bisa dipercaya. Kalau saya tulis berita, itu beritanya berbobot,” tegasnya.
Meki juga meminta media menghindari penyebaran hoaks dengan melakukan verifikasi sebelum berita diterbitkan. Menurutnya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebaiknya dikonfirmasi kepada lebih dari satu sumber.
“Kalau bisa kita cross check, kalau bisa kita interview dua tiga orang, sehingga berita-berita itu aktual, berita-berita itu benar,” katanya.
Selain itu, ia menilai setiap informasi yang dimuat media harus memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap orang yang beritanya masuk di media, itu dia wajib ada namanya di dalamnya. Sekalian bertanggung jawab,” ujarnya.
Media Diminta Kawal Kinerja OPD
Meki berharap media tidak hanya memberitakan aktivitas gubernur dan wakil gubernur, tetapi juga ikut mengawasi serta menggali kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Ia mendorong media mewawancarai para kepala OPD, asisten hingga staf ahli terkait tugas dan program yang mereka jalankan.
“Kalau bisa media ini 30, kalau bisa wawancarai OPD-OPD. Dia kerja apa sih dia jadi kepala OPD itu? Dia kerja apa kalau dia jadi asisten satu atau staf ahli?” kata Meki.
Menurutnya, pemberitaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja aparatur pemerintahan.
“Ini menjadi koreksi juga dari teman-teman dari luar, untuk kita bisa evaluasi apa yang kita lakukan,” katanya.
Kawal Program Pendidikan
Meki juga mencontohkan sejumlah program pemerintah provinsi yang perlu dikawal bersama oleh media, salah satunya pembiayaan pendidikan bagi sekitar 58 ribu pelajar jenjang SMP, SMA dan SMK di Papua Tengah.
Ia meminta media tidak sekadar memberitakan program tersebut, tetapi juga melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Wartawan bisa cek, datanya benar atau tidak. Kita bisa kasih data,” ujarnya.
Hal serupa, kata Meki, dapat dilakukan terhadap program pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi. Media dapat melakukan verifikasi terhadap data penerima manfaat yang disampaikan pihak kampus maupun pemerintah.
“Jadi ini juga bisa menjadi salah satu dari yang lain. Sekolah yang kita biayai, kampus-kampus ini kan kita biayai. Itu juga bisa, wartawan bisa cek, datanya benar atau tidak,” katanya.
Dengan demikian, menurut Meki, media dapat menjadi sumber informasi sekaligus instrumen kontrol sosial yang membantu memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
Meki berharap kolaborasi antara pemerintah dan media ke depan tidak berhenti pada pemberitaan kegiatan, tetapi berkembang menjadi kerja bersama untuk membangun masyarakat Papua Tengah yang lebih kritis, memperoleh informasi yang benar dan memahami program pemerintah secara utuh.
Ia menegaskan, media memiliki tanggung jawab besar karena informasi yang diterbitkan dapat dengan cepat tersebar luas melalui berbagai platform.
“Jadi bagaimana supaya bisa dimasyarakatkan, harus bertanggung jawab atas berita yang dikeluarkan. Karena itu juga kan undang-undang,” pungkasnya.
