NABIRE, Papuadaily – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan tata kelola administrasi kependudukan di tingkat kampung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan masyarakat memperoleh hak-hak dasarnya.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi penguatan kapasitas pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu. Kegiatan berlangsung di Aula Kali Senen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Selasa (12/7/2026).
Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai, mengatakan administrasi kependudukan bukan sekadar kelengkapan dokumen, melainkan dasar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.
Menurut Gubernur, dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, hingga akta kematian memiliki peran penting dalam menjamin kepastian identitas dan perlindungan hukum warga negara.
“Administrasi kependudukan yang lengkap adalah napas kesejahteraan hidup, karena setiap pelayanan publik, mulai pendidikan, kesehatan, perbankan hingga ketenagakerjaan, membutuhkan administrasi kependudukan yang lengkap. Maka setiap warga wajib memiliki administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap,” kata Albertus menyampaikan pesan gubernur.
Ia menjelaskan, kelengkapan dokumen kependudukan berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, perbankan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan hukum.
Selain memberikan kepastian identitas bagi warga, data kependudukan yang valid dan akurat juga menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan, menetapkan kebijakan, serta mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.
Karena itu, Gubernur Meki meminta masyarakat Papua Tengah segera melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Albertus juga meminta aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu meningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi kependudukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib dan efektif.
Ia berharap peserta mengikuti seluruh materi sosialisasi dengan serius, aktif berdiskusi, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
“Ilmu dan keterampilan yang diperoleh harus diterapkan secara konsisten di kampung masing-masing, sehingga pelayanan administrasi menjadi lebih tertib. Administrasi kependudukan adalah fondasi perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Papua Tengah,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan dua materi utama. Materi pertama disampaikan Sekretaris Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung Papua Tengah, Yermias Mote, dengan topik pentingnya data dan dokumen kependudukan bagi individu dan pemerintah kampung.
Materi tersebut menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pembangunan di tingkat kampung.
Sementara itu, materi kedua disampaikan Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Christian Paul Raymond. Ia memaparkan persyaratan dan prosedur penerbitan berbagai dokumen kependudukan.
Kedua sesi dipandu Kepala Seksi Evaluasi dan Monitoring, Herman Anou, sebagai moderator.
Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Roni Abidondifu, mengapresiasi partisipasi aparat kedua kampung dalam kegiatan tersebut.
Ia menegaskan, aparat kampung memiliki peran strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan sekaligus memastikan data warga tercatat secara benar.
“Bagi warga, dokumen adalah kunci hak. Bagi pemerintah kampung, data yang benar menjadi landasan menyusun program, menetapkan kebijakan, merencanakan anggaran, dan menyalurkan bantuan tepat sasaran,” kata Roni.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Papua Tengah berharap Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta menghasilkan data kependudukan yang valid, akurat, dan mutakhir.
Penguatan administrasi kependudukan di tingkat kampung diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan publik yang lebih efektif sekaligus mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
