Jubir Gubernur: PT MEPA untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Kepentingan Pribadi atau Kelompok

NABIRE – Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, meminta masyarakat tidak mencampuradukkan rencana pembentukan PT MEPA Holding Grup dengan spekulasi kerja sama bisnis maupun pengelolaan tambang Blok Wabu.

Penegasan tersebut disampaikan melalui siaran pers, Jumat (20/11/2026), menyusul pemberitaan Nabirenews.com berjudul “PT MEPA Disiapkan Jadi Holding BUMD Papua Tengah” yang kemudian berkembang menjadi perbincangan di media sosial.

Emanuel menilai, pembentukan perusahaan daerah merupakan bagian dari agenda penataan kelembagaan dan penguatan ekonomi Papua Tengah. Karena itu, rencana tersebut perlu dipahami berdasarkan dokumen dan proses administrasi yang ada, bukan dikaitkan dengan dugaan permainan bisnis atau kepentingan politik tanpa bukti.

Ia menyoroti sejumlah unggahan di media sosial yang menghubungkan PT MEPA dengan PT MIND ID dan rencana pengelolaan Blok Wabu. Bahkan, muncul narasi yang menyebut Gubernur Meki Nawipa dan James Boray sedang menjalankan strategi tertentu dalam pembentukan perusahaan daerah tersebut.

Menurut Emanuel, narasi semacam itu tidak dapat langsung diperlakukan sebagai fakta karena belum tentu mencerminkan keputusan resmi pemerintah maupun kesepakatan bisnis yang telah ditetapkan.

“Harus ada pemisahan yang jelas antara rencana pembentukan BUMD, kemungkinan kerja sama investasi, dan keputusan resmi mengenai pengelolaan suatu wilayah pertambangan,” tegasnya.

Proses Pembentukan MEPA Sudah Berjalan Sejak 2025

Emanuel menjelaskan, berdasarkan dokumen pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Papua Tengah, proses penyiapan PT MEPA Holding Grup telah memiliki landasan administratif sejak 2025.

Pada 23 April 2025, Gubernur Papua Tengah menetapkan dua keputusan, yakni:

  1. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/96 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Pendirian BUMD Perseroan Terbatas Mepa Holding Grup.
  2. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/97 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Penyertaan Modal pada PT Mepa Holding Grup.

Menurut Emanuel, kedua keputusan tersebut menunjukkan bahwa penyiapan PT MEPA merupakan bagian dari proses perencanaan dan penataan kelembagaan pemerintah daerah yang telah dimulai sejak tahun sebelumnya.

Ia menegaskan, pembentukan BUMD tersebut bukan untuk kepentingan pribadi Gubernur Meki Nawipa, melainkan sebagai instrumen pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi dan meningkatkan kapasitas daerah mengelola potensi serta membangun kemitraan investasi.

“Pembentukan BUMD bukan untuk kepentingan pribadi Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, tetapi untuk memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.

MIND ID dan Blok Wabu Tidak Bisa Disamakan dengan Keputusan Bisnis

Lebih lanjut, Emanuel meminta publik tidak menyamakan rencana pembentukan PT MEPA dengan keputusan pengelolaan Blok Wabu maupun kerja sama dengan PT MIND ID.

Ia menjelaskan, penjajakan investasi tidak sama dengan kontrak kerja sama. Begitu pula rencana pembentukan holding BUMD tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada perusahaan daerah untuk mengelola wilayah pertambangan tertentu.

Setiap kegiatan pertambangan, kata dia, tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan perizinan yang berlaku.

Karena itu, menurutnya, narasi yang menggambarkan PT MEPA, PT MIND ID, dan Blok Wabu sebagai satu rangkaian keputusan bisnis yang sudah pasti merupakan kesimpulan yang tidak memiliki dasar informasi memadai.

Emanuel menegaskan, pemerintah tidak menutup ruang kritik terhadap kebijakan pembentukan BUMD. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan data, dokumen, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengingatkan bahwa penggunaan istilah permainan atau strategi tertentu tanpa disertai bukti justru berpotensi mengaburkan substansi kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah daerah.

“Papua Tengah tidak membutuhkan narasi yang membesar-besarkan dugaan. Papua Tengah membutuhkan gagasan, keberanian, dan kerja nyata untuk membangun kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.

Menutup siaran pers tersebut, Emanuel kembali menekankan bahwa PT MEPA disiapkan sebagai instrumen ekonomi daerah untuk kepentingan masyarakat Papua Tengah, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.