TIMIKA, Papuadaily – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini memanfaatkan kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Kabupaten Mimika untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis dalam memperkuat penegakan hukum di Papua Tengah. Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah percepatan pembangunan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Papua Tengah yang hingga kini masih belum memiliki gedung permanen.
Permintaan tersebut disampaikan Jermias dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung di Timika, Jumat (24/7/2026).
“Kami meminta dukungan Komisi III agar pembangunan Mapolda menjadi prioritas. Sertifikat lahan sudah kami serahkan pada 1 Juli 2026, tinggal menunggu dukungan anggaran dan kebijakan politik dari DPR RI,” kata Jermias.
Menurutnya, keberadaan Mapolda permanen menjadi kebutuhan mendesak mengingat luas wilayah Papua Tengah dan kompleksitas tantangan geografis yang dihadapi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas.
Ia menjelaskan, kondisi wilayah yang didominasi pegunungan, jarak antarkabupaten yang berjauhan, serta keterbatasan akses transportasi berdampak pada efektivitas pelayanan kepolisian dan penegakan hukum. Karena itu, keberadaan kantor pusat yang representatif dinilai penting untuk memperkuat koordinasi seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Papua Tengah.
Selain mengusulkan pembangunan Mapolda, Jermias juga meminta dukungan Komisi III DPR RI terhadap penambahan kantor Kejaksaan Negeri di sejumlah kabupaten yang dinilai telah memenuhi syarat pembentukan. Ia juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana bagi institusi penegak hukum lainnya agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Kapolda berharap seluruh aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi bagian dari agenda reses, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan dukungan anggaran di tingkat nasional.
“Seluruh aspirasi ini akan kami bawa dan bahas di Senayan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan anggaran,” ujar Jermias.
Ia berharap hasil kunjungan kerja Komisi III DPR RI dapat menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung terhadap penguatan institusi penegak hukum serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Papua Tengah.
