GORONTALO, Papuadaily – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di kawasan GORR David-Tony, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (20/6/2026). Ajang nasional yang mempertemukan pelaku sektor pertanian, perikanan, dan agribisnis dari seluruh Indonesia itu menjadi momentum memperkuat komitmen menuju kedaulatan pangan nasional.
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, turut ambil bagian dalam agenda tersebut. Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong hadir mewakili Bupati Johannes Rettob dengan memimpin delegasi yang terdiri atas petani, nelayan, penyuluh pertanian, perangkat daerah teknis, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pendamping sektor pertanian dan perikanan.
PENAS XVII menjadi forum strategis yang mempertemukan puluhan ribu petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha agribisnis, dan pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, memperkuat jejaring, serta mendorong lahirnya inovasi dalam mendukung transformasi sektor pangan nasional.
Dalam sambutannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, situasi geopolitik dunia, perang dagang, dan dinamika ekonomi global menuntut Indonesia memiliki sistem pangan yang tangguh dan mandiri.
“Kemandirian pangan adalah salah satu program prioritas Presiden. Di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan perang tarif, Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tegas Gibran.
Wapres menjelaskan pemerintah terus memperkuat sektor pertanian dan perikanan melalui berbagai kebijakan strategis, antara lain perlindungan lahan pertanian produktif, penyediaan benih unggul, kemudahan akses pembiayaan, penguatan rantai distribusi hasil pertanian dan perikanan, stabilisasi harga, peningkatan kapasitas pergudangan, serta percepatan penyaluran pupuk subsidi secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia juga mengapresiasi langkah reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Selain menyederhanakan regulasi, pemerintah mempercepat revitalisasi dan pembangunan sejumlah pabrik pupuk guna menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dalam jangka panjang.
Pada kesempatan tersebut, Gibran turut menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan petani dan nelayan dari sejumlah daerah. Berbagai persoalan yang mengemuka meliputi pembangunan jaringan irigasi, ketersediaan bahan bakar untuk nelayan, fasilitas pengering hasil panen (dryer), hingga kebutuhan Rice Milling Unit (RMU).
“Saya minta Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta seluruh pihak terkait segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dan nelayan. Solusinya harus cepat dan konkret,” ujar Gibran.
Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong mengatakan keikutsertaan Kabupaten Mimika dalam PENAS XVII merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas petani dan nelayan melalui penguatan sumber daya manusia, adopsi teknologi, serta perluasan akses pasar bagi produk unggulan daerah.
“PENAS menjadi kesempatan yang sangat baik bagi petani dan nelayan Mimika untuk belajar dari daerah lain, membangun jejaring, serta membawa pulang berbagai inovasi yang dapat diterapkan dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Mimika. Kami ingin sektor ini semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Emanuel.
Provinsi Gorontalo mendapat kehormatan menjadi tuan rumah PENAS XVII setelah ditetapkan oleh Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional. Selama penyelenggaraan hingga 25 Juni 2026, peserta mengikuti berbagai agenda, mulai dari temu wicara, rembug utama, pameran agribisnis, gelar teknologi pertanian dan perikanan, demonstrasi inovasi, studi lapangan, hingga promosi produk unggulan dari berbagai daerah.
Pembukaan PENAS XVII turut dihadiri Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, anggota DPR RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, serta jajaran pejabat kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, nelayan, dan pelaku usaha dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
