banner 728x250
Mimika  

YK Ribut soal Rolling Pejabat di Mimika, Tokoh Pemuda: Kenapa Dulu Diam Saja?

Elly Dolame (dok pribadi)

Timika, Papuadaily – Tokoh Pemuda Mimika asal Suku Amungme, Elly Dolame, menyentil anggota DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong, yang berkomentar terkait isu rolling pejabat di lingkup Pemkab Mimika.

Elly menilai kritik yang disampaikan Yohanes Kemong atau YK terkait rencana rolling pejabat terkesan provokatif dan tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya di lingkungan pemerintahan daerah.

YK juga dinilai berprasangka buruk dan terkesan mencari-cari kesalahan kepala daerah. Di mana YK menggiring opini pribadinya bahwa rolling jabatan yang bahkan belum dilakukan itu akan merugikan Amungme-Kamoro.

Menurut Elly, pada periode pemerintahan sebelumnya yang didominasi kelompok tertentu, Yohanes Kemong tidak pernah menyampaikan kritik secara terbuka.

“Pemerintahan sebelumnya dikuasai kelompok tertentu, bapak tidak pernah komentar. Namun sekarang bukti nyata di masa kepemimpinan JOEL, berapa OAP yang jadi Plt kepala dinas di Mimika, sangat banyak dibanding sebelumnya,” ujar Elly di Timika, Senin (9/3/2026).

Ia menegaskan bahwa kebijakan rolling pejabat merupakan kewenangan kepala daerah dan harus mengikuti aturan hukum serta administrasi pemerintahan yang berlaku.

“Dalam hal rolling, Bupati dan Wakil Bupati Mimika itu orang asli Mimika yang pasti punya hati besar untuk Mimika. Namun, tentu pejabat yang memenuhi syarat karena ini negara hukum dan administrasi, jadi semua urusan pemerintah,” katanya.

Elly juga meminta agar polemik tersebut tidak dipolitisasi seolah-olah merupakan aspirasi pribadi pihak tertentu.

“Jangan jadi pahlawan kesiangan karena sudah tahu rencana pemerintah lalu mau menyatakan pemerintah rolling seakan-akan itu hasil aspirasi bapak. Itu tidak benar,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kepala daerah merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan dan kondisi birokrasi di Kabupaten Mimika, sehingga keputusan terkait perombakan pejabat seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

“Bupati dan Wakil Bupati orang yang paling memahami semuanya,” ujarnya.