Timika, Papuadaily – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Kabupaten Mimika menggelar aksi damai dengan mendatangi kantor DPRK Mimika untuk menyampaikan aspirasi terkait situasi konflik yang berdampak pada masyarakat Papua.
Aksi pada Jumat (1/5/2026) itu berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa berbagai tuntutan yang ditulis dalam spanduk, di antaranya “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”, “Stop penangkapan liar terhadap warga sipil di Yahukimo”, serta “RIP Hukum Indonesia”.
Sejumlah tokoh agama, termasuk pendeta, turut hadir bersama perwakilan aktivis mahasiswa. Dalam penyampaian aspirasi, massa juga membangun semangat dengan seruan, “Rakyat Papua, bangkit dalam penindasan”.
Ketua KNPB Timika, Yanto Awerkion, menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan membawa langsung suara rakyat Papua ke DPRK, terutama terkait dugaan kekerasan dan kondisi pengungsian yang terus terjadi.
“Bukan saja bulan April kemarin, tetapi beberapa tahun-tahun lalu sampai dengan saat ini yang berikut terkait dengan pengungsian rakyat Papua yang mencapai 107.000 rakyat Papua.”
Ia menegaskan bahwa aksi dilakukan secara damai dan berharap DPRK dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan.
“Sehingga kami yang hari ini dimediasi oleh KNPB hadir di tempat ini dengan damai kami menyampaikan aspirasi dan saat ini kami ada di tempat ini juga, kami minta kepada DPR untuk melanjutkan aspirasi orang Papua, rakyat Papua kepada pihak-pihak yang punya keputusan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk bertanggung jawab dan segera menghentikan kekerasan yang berdampak pada masyarakat sipil.
“Kami minta kepada semua pihak, baik pihak TNI maupun Polri, tidak bisa kita lepas tanggung jawab. Setiap masalah yang terjadi, dan saya sebagai Ketua Komite Nasional Papua Barat, Ketua KNPB Timika, minta kepada TNI-Polri dan TPNPB untuk hentikan perang karena mengorbankan rakyat Papua. Cari solusi, cari solusi yang terbaik.” Ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan pasukan non-organik di sejumlah wilayah konflik dan meminta adanya penarikan serta pengurangan jumlah personel.
“Tadi sedikit ada permintaan untuk penarikan pasukan non-organik itu seperti apa, Pak? Tujuan dari tarik pasukan non-organik adalah ribuan militer dimiliki sebagai pusat, pusat pengendalian militer, sehingga kami minta untuk penarikan kembali,” lanjutnya.
“Sesuai dengan jumlah kuota yang sudah pernah ada itu tidak apa-apa, karena dulu kalau jumlah kuta itu normal, tidak ada kematian korban jiwa ya. Banyak. Kami minta itu,” tegasnya saat wawancara dengan awak media di Timika.
“Kami minta itu untuk itu supaya penarikan, pengurangan. Karena di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan daerah lainnya, setiap kampung ada lima pos.” Pungkasnya.
Ia kemudian menjelaskan jumlah personel di lapangan yang dinilai cukup besar.
“Satu pos lima belas orang, dikali dengan lima belas pos, itu ada berapa pasukan? Ini gabungan. Itu yang dapat kami sampaikan.”katanya.
Di sisi lain, ia menilai keberadaan pasukan organik yang telah lama bertugas dinilai sudah cukup dan lebih memahami kondisi masyarakat setempat.
“Berarti pasukan organik seperti koramil sudah cukup? Itu sudah cukup. Maksudku, yang sudah lama-lama di sini sudah tahu isi hati orang Papua seperti apa.” Tegasnya.
Aspirasi massa diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau. Sementara anggota DPRK lainnya diketahui sedang berada di luar daerah dalam rangka menjalankan tugas.
Ia menyampaikan bahwa salah satu kegelisahan utama saat ini adalah masih adanya warga Papua yang menjadi korban kekerasan di tanahnya sendiri.
Ia berharap masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai serta mencari penghidupan bersama tanpa adanya penindasan.
