Timika, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendorong penanggulangan bencana dilakukan sejak sebelum keadaan darurat terjadi. Pemetaan risiko, penyusunan rencana kontingensi, penguatan komunikasi hingga simulasi disebut perlu dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak.
Pesan itu disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Mimika, Santi Sondang, saat membuka kegiatan Kerja Sama Antar-Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Mimika di Hotel Serayu, Jalan Yos Sudarso, Jumat, 18 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung hingga Sabtu, 19 September 2026, tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, relawan, serta perwakilan masyarakat.
“Kita tidak boleh menunggu sampai keadaan darurat baru kemudian mencari siapa yang hendak bertindak,” kata Santi.
Menurut dia, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi bencana. Kapasitas instansi vertikal, TNI, Polri, lembaga kesehatan, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat perlu disatukan dalam satu sistem penanggulangan bencana.
Santi mengatakan dunia usaha memiliki sumber daya yang dapat dimobilisasi ketika terjadi bencana, mulai dari pendanaan, teknologi hingga jaringan logistik. Karena itu, kemitraan dengan sektor usaha perlu dibangun sejak awal agar dukungan yang diberikan dapat terkoordinasi dan tepat sasaran.
“Penanggulangan bencana pada hakekatnya bukan hanya berbicara mengenai tindakan ketika bencana terjadi, melainkan harus mulai jauh sebelum kejadian melalui upaya pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi,” ujarnya.
Ia juga meminta pembangunan daerah mempertimbangkan risiko bencana. Aspek tersebut, kata dia, perlu masuk dalam perencanaan infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
Perlindungan khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, serta masyarakat yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau.
Kesepakatan Lintas Sektor
Pelaksana Tugas Kepala BPBD Mimika Agustina Rahadet mengatakan kegiatan selama dua hari itu menghasilkan sejumlah rumusan strategis untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam menghadapi bencana.
Hasil pembahasan tersebut dirangkum dalam Nota Kesepahaman atau MoU Kerja Sama dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana. Dokumen itu rencananya disampaikan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah untuk ditandatangani pada Senin berikutnya.
Agustina mengatakan kesepakatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Ia meminta jejaring komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun segera diterapkan dalam penanganan kebencanaan.
“Jaring komunikasi dan koordinasi yang telah kita bangun tidak boleh berhenti di ruangan ini. Mari kita implementasikan hasil kesepakatan ini secara nyata, cepat, dan terpadu, guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Mimika yang lebih tangguh dan tanggap terhadap bencana,” kata Agustina.
Menurut Agustina, kerja sama lintas sektor juga akan dilanjutkan. Dalam Rencana Kerja BPBD Mimika 2027, kegiatan serupa telah dimasukkan untuk memperkuat dan memperluas kemitraan antar-lembaga.
Kegiatan Kerja Sama Antar-Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Daerah tersebut resmi ditutup pada Sabtu, 19 September 2026.
