PAPUADAILY – Bijih nikel dari dua tambang aktif di Raja Ampat, yaitu PT Gag Nikel dan PT KSM, dimuat ke tongkang dan diangkut untuk diproses di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Pulau Halmahera, Maluku Utara.
Kawasan industri besar ini menampung berbagai fasilitas pengolahan nikel dan baja nirkarat (stainless steel). Dari sana, nikel masuk ke rantai pasokan untuk produk seperti baja nirkarat dan komponen baterai kendaraan listrik.
Menurut laporan publik dari perusahaan induk PT Gag Nikel, yaitu PT Aneka Tambang (Antam Tbk) bagian dari MIND ID milik BUMN, bijih dari PT Gag Nikel diproses oleh anak perusahaan PT Tsingshan di IWIP.
Dalam laporan Greenpeace berjudul “Surga yang Hilang” disebutkan bahwa pada Februari 2025, tim riset Greenpeace melacak tongkang yang mengangkut bijih nikel dari PT Gag Nikel ke IWIP.
Menurut dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT KSM, bijih nikel yang ditambang di Pulau Kawe awalnya direncanakan akan dikirim ke smelter di Sulawesi.
Namun, ketika kunjungan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya ke PT KSM pada Oktober 2024, dari keterangan staf menyatakan, bahwa bijih nikel diangkut setiap minggu ke Pulau Halmahera, tepatnya ke Teluk Weda, yang lebih dekat dibandingkan ke Sulawesi.
Pada Februari 2025, tim riset lapangan Greenpeace mendekati awak tongkang yang mengangkut bijih dari PT Kawe dan juga mendapat informasi bahwa bijih tersebut sedang diangkut menuju smelter yang berada di Teluk Weda.
PT Tsingshan adalah salah satu pemegang saham utama di IWIP dan juga telah mendirikan perusahaan patungan, Youshan Nickel Indonesia, bersama Grup Huayou. Youshan Nickel memproduksi komponen baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia.
Sementara PT Huayou juga memasok nikel ke dalam rantai pasokan baterai yang terkait dengan sejumlah produsen kendaraan listrik utama, termasuk Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, BMW, Mercedes, Tesla, dan BYD.
“Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa salah satu dari rantai pasokan kendaraan tersebut terhubung dengan bijih nikel yang berasal dari Raja Ampat, meskipun kurangnya transparansi pada rantai pasok membuat hal ini belum dapat dipastikan saat ini,” tulis Greenpeace.
