TONTON VIDEO
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia didemo aktivis lingkungan dan masyarakat Papua begitu tiba di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025) pagi.
Massa membentangkan spanduk dan pamphlet yang diantaranya meminta Bahlil mencabut izin konsesi tambang nikel di seluruh pulau Raja Ampat.
Bahlil melalui utusannya sempat meminta perwakilan massa untuk bertemu. Namun saat massa hendak masuk ke dalam ruang terminal, Bahlil malah keluar lewat pintu belakang sekitar pukul 07.02 WIT.
Situasi ini membuat massa kecewa dan marah. Dalam sebuah rekaman video, massa berteriak menyebut Bahlil “penipu” berulang kali.
Sebelumnya, Bahlil merespon kritik publik yang membombardir pemerintah. Ia memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.
Pembekuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut berlaku sejak Kamis, 5 Juni 2025. Namun, pembekuan itu bersifat sementara sembari Kementerian ESDM melakukan tinjauan lapangan.
Greenpeace menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.
Ketiga pulau itu termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya tak boleh ditambang menurut UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
Menurut analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami yang khas.
Sejumlah dokumentasi pun menunjukkan adanya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir–yang berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat akibat pembabatan hutan dan pengerukan tanah.
Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel ialah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau yang bersebelahan ini berjarak kurang lebih 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp100.000.
