Timika, Papuadaily – Kontraktor asli Papua asal 7 suku di Mimika melayangkan undangan kedua kepada lima orang manajemen PT Freeport Indonesia, untuk menghadiri mediasi terkait polemik pengalihan purchase order (PO) bahan pangan.
Undangan kedua itu dilayangkan lantaran lima orang manajemen Freeport tak menghadiri mediasi masalah tersebut. Mediasi sedianya digelar di Kantor Pelayanan Polres Mimika pada Kamis 4 Juli 2024.
“Kami saat ini sedang menuju ke LIP Kuala Kencana mengantar surat undangan kedua kepada manajemen Freeport karena mereka tidak menghadiri undangan pertama,” kata Juru Bicara Supplier 7 Suku, Yance Sani.
Yance mengatakan, pihaknya telah mendatangi Kantor Pelayanan Polres Mimika pada Kamis siang. Namun, tak satupun dari manajemen Freeport yang diundang hadir dalam agenda mediasi tersebut.
“Karena itu kami terpaksa harus mengundang yang kedua kali,” katanya.
Di samping itu, kata Yance, kontraktor Papua didukung para tokoh masyarakat asal 7 suku juga mengagendakan aksi massa. Unjuk rasa gabungan dengan masyarakat segera dilakukan untuk menuntut hak-hak orang asli Papua, utamanya menyangkut pemberdayaan kontraktor lokal asal 7 suku.
“Hari ini juga kami membuat surat pemberitahuan aksi untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Aksi akan dilakukan secara damai, dan kami harap bisa dikawal oleh pihak kepolisian,” ucapnya.
Sebelumnya, kontraktor asli Papua yang merupakan supplier bahan pangan ke Freeport menggembok tiga perusahaan supplier lainnya menyusul pembatalan PO komoditas jeruk mandarin.
Kekesalan kontraktor asal 7 suku setelah mengetahui PO milik CV Bungok yang dibatalkan secara sepihak, ternyata dialihkan ke supplier lain yaitu PT Triboga.
Yance maupun Pemilik CV Bungok Gerardus Wamang menduga ada oknum tertentu, termasuk di internal manajemen Freeport sendiri bermain-main menyusupkan supplier baru dan merugikan pengusaha lokal 7 suku.
“Kami menduga demikian. Karena itu, kami mengundang lima nama dari manajemen Freeport agar memberikan penjelasan terkait masalah ini,” jelasnya.
