Timika, Papuadaily – Konsolidasi Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera melakukan reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa, khususnya proyek infrastruktur dan konstruksi.
Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Mimika dan jajarannya tertanggal 15 November 2026, pengusaha OAP meminta proses tender tidak lagi menumpuk pada pertengahan hingga akhir tahun anggaran karena dinilai berpotensi menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat.
Dalam surat itu, Konsolidasi Pengusaha OAP menegaskan bahwa pola lelang proyek yang terlambat harus segera diakhiri dan digantikan dengan sistem perencanaan serta pengadaan yang lebih disiplin sejak awal tahun anggaran.
Ketua Umum Konsolidasi Pengusaha OAP Kabupaten Mimika, Victor Tsenawatme, menilai keterlambatan tender bukan sekadar persoalan administratif. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap kualitas pekerjaan konstruksi, perputaran ekonomi daerah, hingga efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, waktu pengerjaan proyek yang terlalu singkat akibat tender terlambat dapat memaksa kontraktor bekerja dalam tekanan penyelesaian tahun anggaran. Kondisi ini berisiko mengorbankan standar mutu konstruksi dan berdampak pada ketahanan infrastruktur yang dibangun.
“Pembangunan tidak boleh hanya mengejar realisasi anggaran. Kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas karena masyarakat yang akan menggunakan dan merasakan manfaat infrastruktur tersebut,” katanya.
Selain persoalan kualitas konstruksi, keterlambatan lelang juga dinilai menghambat perputaran ekonomi daerah. APBD seharusnya menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha lokal, penyedia jasa, tenaga kerja, dan UMKM di Kabupaten Mimika.
Jika proses pengadaan baru berjalan pada pertengahan atau penghujung tahun, aktivitas ekonomi yang seharusnya bergerak sejak awal tahun berpotensi tertahan. Akibatnya, manfaat belanja pemerintah tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Konsolidasi Pengusaha OAP juga mengingatkan risiko proyek tidak selesai tepat waktu, pemutusan kontrak, hingga meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Kondisi tersebut, menurut mereka, mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan belanja pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Memasuki penghujung Tahun Anggaran 2026 dan menjelang pelaksanaan Tahun Anggaran 2027, Konsolidasi Pengusaha OAP meminta Pemkab Mimika melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera mengambil langkah konkret.
Tiga tuntutan utama yang disampaikan:
Pertama, melaksanakan lelang dini atau tender dini dengan mempersiapkan dokumen perencanaan dan memulai tahapan pengadaan lebih awal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga proyek strategis dapat segera dilaksanakan setelah tahun anggaran dimulai.
Kedua, memberikan waktu pengerjaan yang memadai bagi penyedia jasa. Dengan proses pengadaan yang dimulai lebih awal, kontraktor diharapkan memiliki waktu efektif sekitar delapan hingga sebelas bulan untuk menyelesaikan pekerjaan, sekaligus mengantisipasi kendala cuaca dan kondisi geografis Mimika, termasuk wilayah pedalaman dan pesisir.
Ketiga, memastikan transparansi dan akuntabilitas seluruh proses pengadaan. Konsolidasi Pengusaha OAP meminta agar tender dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi. Penetapan pemenang harus berdasarkan kompetensi, kapasitas, serta integritas penyedia jasa.
Mereka menegaskan, reformasi pengadaan tidak boleh berhenti pada perubahan jadwal tender. Pembenahan juga harus menyentuh kualitas perencanaan, profesionalisme pelaksanaan, keterbukaan informasi, dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan.
Konsolidasi Pengusaha OAP berharap penghujung 2026 menjadi momentum evaluasi sekaligus titik balik pembenahan birokrasi dan tata kelola pengadaan di Kabupaten Mimika.
Pemerintah daerah diminta tidak mengulangi pola lama yang menyebabkan pelaksanaan proyek pembangunan terlambat dan menumpuk pada akhir tahun. Perencanaan yang matang sejak awal dinilai menjadi kunci agar anggaran daerah benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan perputaran ekonomi yang cepat merupakan hak masyarakat Mimika. Karena itu, seluruh proses pengadaan harus direncanakan secara disiplin, transparan, dan dimulai sejak awal tahun anggaran,” menjadi penegasan dalam surat tersebut.
Surat terbuka itu sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan dorongan konstruktif dari kalangan pengusaha Orang Asli Papua terhadap kemajuan pembangunan di Tanah Amungsa Bumi Kamoro.







