Jakarta, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mulai mematangkan strategi percepatan pembangunan daerah dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah pusat melalui skema pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sinergi lintas sektor.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga strategis.
Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi program-program prioritas yang diharapkan dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
“Kami sudah melakukan inventarisasi program prioritas yang diharapkan bisa didukung pendanaan cepat melalui APBN, baik dari kementerian maupun lembaga terkait,” kata Johannes Rettob di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Pertemuan awal tersebut dihadiri sejumlah kementerian strategis, di antaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.
Bupati John mengatakan pertemuan akan terus diperluas dengan melibatkan sektor perumahan dan bidang strategis lainnya yang mendukung agenda percepatan pembangunan di Mimika.
John menjelaskan, fokus utama saat ini adalah menyiapkan bahan presentasi komprehensif yang memuat kebutuhan dan program pembangunan daerah pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga pengembangan wilayah.
“Kami akan menyusun presentasi per sektor, lalu memaparkannya ke masing-masing kementerian agar ada kejelasan dukungan program,” ujarnya.
Dalam visi jangka panjang, Pemkab Mimika menargetkan daerah tersebut menjadi pusat distribusi dan hub utama di wilayah Papua.
Untuk mewujudkan target itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama, termasuk pengembangan pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan yang terintegrasi.
“Ke depan Mimika harus menjadi pusat distribusi, pusat industri, dan pusat jasa di Tanah Papua,” kata Rettob.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait regulasi nasional yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan pembangunan di Papua.
“Banyak regulasi masih bersifat umum, padahal Papua memiliki karakteristik yang berbeda. Ini perlu penyesuaian agar percepatan pembangunan bisa berjalan efektif,” ujarnya.
Selain mengandalkan pendanaan APBN, Pemkab Mimika juga membuka peluang pembiayaan melalui skema kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Menurut Rettob, pendekatan tersebut penting untuk mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang selama ini terkendala keterbatasan kewenangan dan sumber pendanaan.
“Pembangunan jalan misalnya, meskipun kewenangan daerah, bisa didorong melalui APBN. Ini yang sedang kami sinkronkan agar percepatan bisa terjadi,” katanya.
Ia berharap hasil koordinasi yang sedang dibangun bersama kementerian dan lembaga dapat segera ditindaklanjuti menjadi program konkret yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Target kami jelas, bagaimana Mimika bisa berkembang cepat dan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi di Papua,” ujar Rettob.
