Timika, Papuadaily – Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp1.116.154.075.475,48 atau sekitar Rp1,1 triliun. Nilai tersebut dinilai sangat besar dan menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Mimika.
Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika, Iwan Anwar, dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di ruang rapat utama lantai II Gedung DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).
Menurut Iwan, besaran SiLPA tersebut bahkan setara dengan total APBD di sejumlah kabupaten lain, sehingga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“SiLPA Tahun Anggaran 2025 mencapai angka Rp1.116.154.075.475,48 atau meningkat 68,79 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024,” ujarnya.
Ia menjelaskan, SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan, belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
Menurutnya, tingginya SiLPA menjadi indikasi bahwa masih banyak program dan kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal sehingga manfaat anggaran belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Tingginya SiLPA ini menunjukkan bahwa terdapat program dan kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal, sehingga manfaat APBD belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Mimika,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Golkar menyampaikan lima pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.
Pertama, apa penyebab SiLPA mencapai Rp1,1 triliun, apakah disebabkan lemahnya perencanaan, keterlambatan proses pengadaan, atau faktor lain yang menghambat pelaksanaan program.
Kedua, program dan kegiatan apa saja yang tidak terlaksana sehingga menimbulkan SiLPA dalam jumlah besar, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap besarnya SiLPA serta dampaknya terhadap pelayanan publik.
Ketiga, bagaimana strategi pemerintah dalam memanfaatkan SiLPA tersebut melalui APBD Perubahan maupun APBD tahun berikutnya agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Keempat, langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan mempercepat proses pengadaan agar penyerapan anggaran lebih optimal sehingga SiLPA tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang.
Kelima, langkah konkret apa yang telah dilakukan pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya SiLPA.
Ia menegaskan, apabila APBD Tahun Anggaran 2026 kembali menghasilkan SiLPA dalam jumlah besar, maka kondisi tersebut patut disayangkan karena menunjukkan belum adanya evaluasi maupun perbaikan terhadap persoalan yang terjadi sebelumnya.
Karena itu, ia meminta Bupati Mimika memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai akar persoalan tingginya SiLPA sekaligus langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menekan besaran SiLPA di masa mendatang.
Fraksi Partai Golkar berharap perencanaan pembangunan dan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif sehingga anggaran yang tersedia terserap secara optimal dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Mimika.
